TTS – MataTimor.com – Isu ketenagakerjaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) telah menjadi perhatian utama, terutama di kalangan pemuda milenial yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Salah satu topik yang hangat diperbincangkan adalah seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang dianggap sebagai salah satu harapan bagi banyak pemuda untuk mendapatkan pekerjaan di sektor pemerintahan. Namun, proses seleksi yang kompleks dan terbatasnya formasi, terutama bagi mereka yang tidak bekerja di sekolah negeri, menciptakan berbagai pertanyaan dan keprihatinan di kalangan masyarakat.
Dalam konteks ini, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati TTS untuk periode 2024-2029, Eduard Markus Lioe dan Johny Army Konay—yang dikenal dengan julukan Paket Bumy—turut memberikan tanggapan terhadap isu ketenagakerjaan. Mereka menegaskan bahwa masalah ini akan menjadi fokus utama dalam visi dan misi mereka untuk Kabupaten TTS ke depan.
PPPK: Solusi atau Tantangan?
Perekrutan PPPK memang dianggap sebagai alternatif yang menjanjikan, terutama bagi calon pekerja di sektor pendidikan. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Eduard Markus Lioe (Buce), seleksi PPPK tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Prosesnya melibatkan berbagai tahapan dan persyaratan, seperti keharusan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), serta terbatasnya kesempatan bagi mereka yang mengajar di sekolah swasta.
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
