TTS – MataTimor.com || Warganet tiba-tiba dihebohkan dengan beredarnya sebuah video berdurasi 38 detik di grup WhatsApp dan Facebook, yang memperlihatkan seorang pemuda dari Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kepala Desa Oinlasi, Yasri Nomleni.
Dalam video tersebut, Deni Aplosius Kase menyatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan tanda tangan dari kepala desa untuk surat rekomendasi sebagai syarat mengikuti seleksi penerimaan TNI AD tahun 2025.
“Di sini saya mau sampaikan curahan saya bahwa Bapak Desa Oinlasi tidak mau tanda tangan surat-surat saya untuk mengikuti seleksi TNI-AD, dengan alasan karena Pemerintah Kecamatan Amanatun Selatan dan Pemerintah Kabupaten TTS, dalam arti Bapak Bupati mantan Epi Tahun, tidak mau tanda tangan surat-surat dari keluarga Kase,” ujar Deni dalam video singkat tersebut.
Menanggapi video yang viral itu, Kepala Desa Oinlasi, Yasri Nomleni, saat dikonfirmasi matatimor.com melalui sambungan telepon pada Selasa, 20 Mei 2025, memberikan klarifikasi.Ia membantah tudingan bahwa dirinya enggan menandatangani surat rekomendasi tanpa alasan. Menurutnya, persoalan yang terjadi terkait dengan masalah lama antara pihak keluarga Kase dan pemerintah desa.
“Bukan saya tidak mau tanda tangan, tetapi waktu lalu itu mereka pernah menyerang kami di kantor desa, padahal mereka tinggal di atas tanah pemerintah,” ujar Yasri.
Ia menjelaskan bahwa pada masa pemerintahan Bupati Epi Tahun, pemerintah desa diminta menertibkan aset-aset milik pemerintah yang ditempati warga tanpa hak.
“Kami diminta oleh pihak kecamatan untuk menindaklanjuti himbauan agar masyarakat tidak membangun rumah di atas tanah milik pemerintah. Kami pun mengirim surat teguran. Namun, setelah itu, kami justru mendapat komplain dan bahkan diserang langsung oleh pihak keluarga besar Kase di kantor desa,” paparnya.
Kepala Desa menegaskan bahwa pihak kecamatan dan kabupaten sudah mengetahui permasalahan ini dan telah melakukan klarifikasi. Ia menambahkan bahwa dirinya tetap menandatangani surat rekomendasi bagi warga lainnya, kecuali dari keluarga Kase, karena persoalan tersebut belum diselesaikan.
“Kalau saya tanda tangan dan pihak kecamatan serta kabupaten tahu, saya pasti disalahkan. Saya juga punya anak, dan tentu tidak ingin menghambat masa depan orang lain. Tapi ini karena ada masalah dengan pemerintah,” katanya.
Yasri pun membuka pintu dialog bagi penyelesaian persoalan ini secara baik-baik.”Sebenarnya simpel saja, tinggal keluarga Kase datang baik-baik dan bicara ke pemerintah, maka masalah ini bisa selesai,” pungkasnya.