matatimor.com – TTS – Kehadiran ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mulai menuai kontroversi. Banyak pihak menilai ekspansi dua jaringan minimarket ini semakin membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal tak berdaya menghadapi persaingan. Ketua Komisi II DPRD TTS, Semuel D. Y. Sanam, SH, ikut bersuara dan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera mengambil langkah untuk melindungi UMKM dari ancaman pasar modern yang semakin mendominasi.
kepada matatimor.com, Sabtu, 1 Februari 2025, Semuel mengakui bahwa kehadiran investor dari luar daerah memang tidak bisa sepenuhnya dibatasi, karena di satu sisi memberikan dampak positif bagi perekonomian. “Memang ada sisi positifnya, seperti terbukanya lapangan kerja dan munculnya simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru. Namun, jika tidak dikendalikan, keberadaan ritel modern ini dapat menjadi ancaman serius bagi kelangsungan UMKM di TTS,” ungkapnya.
Menurut politisi Demokrat tersebut, pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mengendalikan ekspansi ritel modern. Ia menegaskan bahwa izin usaha bagi Alfamart dan Indomaret harus dibatasi hanya di Kota Soe, dengan jumlah gerai yang terbatas dan ditempatkan hanya di pusat-pusat keramaian.
“Kita tidak bisa membiarkan ritel modern ini menjamur di seluruh wilayah, apalagi masuk ke daerah yang menjadi pusat aktivitas UMKM. Jika mereka dibiarkan berkembang ke wilayah yang selama ini menjadi andalan pelaku usaha lokal, maka pendapatan UMKM bisa merosot tajam. Bahkan, tidak menutup kemungkinan banyak yang akan tutup karena tidak mampu bersaing,” jelasnya.
Semuel juga menyoroti lemahnya kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi dan mengembangkan UMKM di TTS. Ia menegaskan bahwa keberpihakan terhadap UMKM harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret, bukan hanya sebatas wacana.
“Kita masih menghadapi pertumbuhan ekonomi yang lambat, ditambah daya beli masyarakat yang juga masih rendah. Seharusnya pemerintah lebih fokus membuat kebijakan yang memberi ruang bagi UMKM untuk berkembang, bukan justru membiarkan ritel modern masuk tanpa ada regulasi yang berpihak kepada pelaku usaha lokal,” ujarnya tegas.
Ia menyarankan agar Pemda lebih serius dalam mengembangkan hilirisasi industri di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, terutama pada aspek pasca panen dan industri kecil. Dengan begitu, masyarakat memiliki peluang usaha yang lebih luas dan tidak hanya bergantung pada sektor konsumsi.
Selain kebijakan ekonomi, Semuel juga menyoroti kurangnya event atau kegiatan yang dapat menciptakan titik-titik keramaian baru bagi UMKM untuk berkembang. Ia menilai, selama ini sektor pariwisata yang diharapkan menjadi pendorong ekonomi belum didukung oleh pertumbuhan industri kecil yang dapat menerima manfaat secara langsung.
“Jika kita lihat, sektor pariwisata yang mau diandalkan pun belum memberikan dampak signifikan bagi UMKM. Seharusnya, pertumbuhan sektor ini diikuti dengan berkembangnya industri kuliner, ekonomi kreatif, serta usaha kecil lainnya yang bisa menyerap manfaat ekonomi. Tetapi yang terjadi, justru pemerintah lebih cepat mengizinkan ritel modern masuk, tanpa mempertimbangkan bagaimana dampaknya bagi UMKM,” kritiknya.
Semuel juga mengusulkan agar pemerintah memberlakukan kebijakan khusus terhadap ritel modern yang ingin beroperasi di TTS. Salah satunya adalah mewajibkan Alfamart dan Indomaret untuk menjual produk-produk hasil UMKM lokal.
“Jika memang pemerintah tetap mengizinkan keberadaan ritel modern ini, maka mereka harus diberi syarat untuk menjual produk UMKM kita. Jangan sampai kehadiran mereka justru menjadi pesaing utama yang menggerus pasar pelaku usaha lokal,” tegasnya.
Ia mencontohkan bagaimana produk yang dijual di Alfamart dan Indomaret hampir seluruhnya berasal dari luar daerah, tanpa memberikan kesempatan bagi UMKM lokal untuk ikut serta.
“Coba lihat produk-produk yang mereka jual. Buah-buahan saja misalnya, yang ada hanya apel dan pir yang semuanya dibeli dari luar daerah. Tidak ada pepaya, pisang, atau buah-buahan lokal lainnya yang dijual di sana. Jadi, tidak ada dampak ekonomi bagi UMKM kita, karena semua yang dijual berasal dari luar. Alfamart dan Indomaret benar-benar hadir sebagai kompetitor yang mematikan UMKM di TTS,” ujarnya.
Sebagai solusi, Semuel meminta agar pemerintah daerah segera melakukan kajian lebih mendalam mengenai sejauh mana kemampuan UMKM lokal dalam bersaing dengan kehadiran ritel modern. Jika ternyata UMKM masih belum siap, maka kebijakan pembatasan izin usaha harus diterapkan lebih ketat.
“Kita tidak bisa hanya membiarkan UMKM bersaing begitu saja tanpa perlindungan. Pemerintah harus turun tangan, membuat regulasi yang mendukung, dan memastikan bahwa UMKM tetap bisa tumbuh di tengah keberadaan ritel modern. Jika tidak, maka jangan kaget kalau suatu saat nanti kita kehilangan banyak pelaku usaha kecil karena mereka tidak mampu bertahan,” pungkasnya.
