MataTimor.com – TTS – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi Hanura, David Imanuel Boimau, A.Md, tengah menjalankan agenda reses di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sejak 13 Maret 2025. Reses ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, khususnya terkait infrastruktur, pertanian, perikanan, UMKM, pendidikan, hingga stabilitas harga komoditas pertanian.
Dalam kunjungannya ke beberapa titik strategis di Kecamatan Kolbano, yakni Desa Kolbano, Pene, Se’i, dan Oeleu, serta wilayah lainnya seperti Desa Pana, Pene Selatan, Taebesa, dan Kecamatan Amanuban Tengah, David Boimau menemukan bahwa infrastruktur jalan menjadi salah satu keluhan terbesar masyarakat.
Sejumlah ruas jalan, seperti Batuputih-Panite, Panite-Kolbano, dan Kolbano-Boking-Malaka, mengalami kerusakan parah. Masyarakat mengeluhkan genangan air di dataran sawah Bena yang semakin memperparah kondisi jalan, sehingga menghambat distribusi hasil bumi dan melemahkan ekonomi lokal.
Tak hanya itu, warga di Kecamatan Kualin dan Kolbano juga meminta pembangunan drainase yang mengarah ke laut untuk mencegah banjir yang kerap melanda pemukiman saat musim hujan.
Di sektor perikanan, nelayan di pesisir Selatan berharap mendapat bantuan alat tangkap ikan, seperti kapal, ketinting, dan peralatan tangkap lainnya. Minimnya fasilitas membuat hasil tangkapan rendah, berdampak pada pendapatan yang tidak stabil.
Sementara itu, di bidang pertanian, masyarakat meminta bantuan alsintan (alat mesin pertanian) dan bibit tanaman produktif untuk meningkatkan hasil panen. Selain itu, harga jual hasil bumi yang masih rendah menjadi perhatian utama petani, yang berharap adanya intervensi pemerintah dalam menstabilkan harga.
Di sektor UMKM, banyak pelaku usaha di desa mengalami kesulitan akses permodalan. Mereka meminta pemerintah memberikan bantuan modal usaha, baik berupa pinjaman berbunga rendah maupun hibah langsung, agar usaha kecil dan menengah bisa berkembang.
Warga juga menyoroti program Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang hingga kini belum dicairkan untuk banyak siswa di daerah tersebut. Mereka meminta pemerintah mempercepat proses pencairan agar pendidikan anak-anak mereka tidak terganggu.
Selain itu, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan dapat dikelola langsung oleh desa dengan pendampingan teknis. Masyarakat menginginkan agar bahan makanan yang digunakan berasal dari produk lokal, sehingga bisa sekaligus meningkatkan perekonomian petani dan peternak setempat.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, David Imanuel Boimau menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi masyarakat ke dalam laporan hasil reses DPRD. Ia berjanji akan mengoordinasikan usulan ini dengan pimpinan DPRD serta alat kelengkapan dewan (AKD) agar diteruskan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.
“Saya akan memastikan bahwa semua aspirasi yang telah disampaikan tidak hanya berhenti di laporan reses, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan dan penganggaran,” tegas David dalam wawancara dengan matatimor.com pada Senin, 17 Maret 2025.
Ia juga mendorong pemerintah provinsi untuk mengalokasikan anggaran yang memadai guna menangani berbagai permasalahan ini. Jika tidak dapat ditangani di tingkat provinsi, ia berkomitmen memperjuangkannya ke pemerintah pusat.
Reses yang dilakukan David Imanuel Boimau mendapat respons positif dari masyarakat. Mereka berharap agar usulan yang telah disampaikan tidak hanya sekadar didengar, tetapi juga direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan program konkret.
Dengan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif, masyarakat berharap pembangunan di Kabupaten TTS bisa berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan mereka. Kini, yang ditunggu adalah aksi nyata dari pemerintah. Akankah berbagai usulan ini segera direalisasikan? Waktu yang akan menjawab.
