Bencana Melanda TTS, David Boimau Soroti Akar Masalah dan Ajukan Solusi Konkret

Shares

matatimor.com – TTS – sejumlah wilayah di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) kembali dilanda bencana alam berupa tanah longsor, banjir, dan kerusakan infrastruktur yang meluas. Jalan-jalan utama putus, sejumlah pemukiman terdampak, dan warga mengalami kerugian besar. Menanggapi kondisi ini, Anggota DPRD Provinsi NTT, David Imanuel Boimau, angkat bicara dan menyampaikan sejumlah sorotan serta ajakan solutif kepada seluruh pihak.

kepada matatimor.com Senin, 12 Mei 2025 politisi Partai Hanura asal TTS ini mengungkap bahwa bencana yang terjadi bukan semata-mata karena faktor alam, melainkan juga akibat kelalaian manusia. Ia menyoroti kebiasaan masyarakat yang menebang pohon tanpa menanam kembali. “Banyak lahan dibiarkan kosong tanpa tanaman penyangga. Akibatnya, ketika hujan turun deras, tanah menjadi rentan longsor,” ujarnya.

David juga menyinggung perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali. Daerah rawan longsor, yang semestinya dilindungi, justru dijadikan kawasan pemukiman baru seiring meningkatnya jumlah penduduk. “Sepanjang jalan utama kini kehilangan tanaman penyangga seperti kemiri, kapuk, kelapa, dan bambu, yang dulu ditanam di era Jepang dan pemerintahan desa gaya baru. Sekarang semuanya ditebang dan dijadikan material bangunan,” katanya.

Baca Juga  Resolusi 2025, Komisi I DPRD TTS Pastikan Program Desa Bebas Gagal Salur

Ia juga menyoroti pergeseran budaya gotong royong. Dahulu, masyarakat secara sukarela memperbaiki saluran air dan jalan setiap kali musim hujan tiba. Kini, semua hanya bergantung pada pemerintah daerah. “Lalu salah siapa?” tanya d’ Boi sapaan akrab David Boimau.

Melihat kompleksitas situasi, d’Boi mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif memberikan sumbangsih pemikiran bagi solusi jangka pendek dan jangka panjang. Ia menyerukan agar pemerintah desa (Pemdes) segera melakukan pendataan korban bencana secara menyeluruh mencakup jumlah kepala keluarga, jiwa terdampak, rumah rusak, lahan, dan infrastruktur yang terkena dampak.

“Pemdes harus koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten. Inventarisasi kebutuhan mendesak, siapkan tempat penampungan, dan segera laporkan ke dinas teknis agar bantuan cepat turun. Dana bisa diambil dari pos bantuan keuangan lain di struktur APBD,” jelasnya.

Baca Juga  Media dan Aktivis Disorot, Publik Tuntut Transparansi Kasus PPPK TTS, Bupati Belum Bersuara

Tak hanya itu, Boimau mendorong kerja sama lintas sektor, termasuk menggandeng LSM lokal maupun internasional jika anggaran daerah terbatas. Ia juga menekankan pentingnya langkah jangka panjang, seperti relokasi warga di daerah rawan serta program reboisasi masif untuk mengembalikan fungsi hutan dan daya dukung lingkungan.