Lewati ke konten
mataTimor.com – SoE, TTS – Ratusan warga yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuangan Rakyat (DPC POSPERA) Timor Tengah Selatan (TTS) bersama Forum Pemerhati Demokrasi Timor (FPDT) menggelar aksi damai di depan Kantor PLN Unit SoE pada Kamis (8/5). Aksi ini menuntut pemenuhan hak dasar berupa akses listrik bagi masyarakat di pelosok TTS yang hingga kini masih belum menikmati aliran listrik.
Sekitar 500 peserta aksi mulai berkumpul sejak pukul 13.20 WITA. Mereka menyuarakan ketimpangan pembangunan, terutama di bidang kelistrikan, yang dinilai belum merata. Massa aksi dikawal ketat oleh pihak Polres TTS dan Kodim 1621/TTS demi menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.
“Sudah 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kami masih hidup tanpa listrik. Di era digital ini, anak-anak kami masih belajar dengan lampu minyak. Desa kami tetap gelap dan tertinggal,” teriak salah satu orator dalam orasinya.
Menanggapi aksi tersebut, Manager PLN Unit SoE, I Made Dedik, menyampaikan apresiasi kepada para peserta aksi atas kepedulian terhadap kondisi kelistrikan di TTS. Dalam pernyataannya, ia mengaku memahami keprihatinan warga yang belum menikmati listrik, dan secara pribadi merasa tersentuh dengan kondisi tersebut.
“Saya membayangkan hidup tanpa listrik itu seperti apa, dan saya benar-benar merasakan kesulitan yang dirasakan masyarakat. Usulan dari masyarakat kami terima dengan baik,” ungkapnya.
I Made menjelaskan bahwa proses perluasan jaringan listrik melibatkan banyak unit di tubuh PLN, dan bukan hanya menjadi tanggung jawab PLN Unit SoE. Usulan dari masyarakat, baik melalui proposal maupun perwakilan pemerintah daerah seperti DPRD dan bupati, akan diteruskan ke Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K).
Setelah disurvei oleh UP2K, data kebutuhan jaringan dan biaya akan dievaluasi dan diusulkan ke Kantor Induk PLN di Kupang, kemudian diteruskan ke Kantor Pusat PLN di Jakarta, hingga akhirnya diajukan kepada pemerintah untuk pencairan anggaran.
Namun, I Made juga mengungkapkan bahwa proses tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat karena banyaknya tahapan birokrasi dan ketersediaan anggaran yang terbatas. Ia menyebut, pada tahun 2024 tidak ada anggaran untuk program listrik desa (lisdes) yang turun ke wilayah TTS, dan hingga Maret 2025 pun belum ada anggaran yang disetujui.
“Beberapa usulan sudah diproses sejak tiga hingga empat tahun lalu, bahkan ada yang delapan kali diajukan. Namun, kami masih menunggu kepastian anggaran,” jelasnya.
Di akhir penyampaiannya, I Made menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keterlambatan dan kendala yang terjadi dalam proses perluasan jaringan listrik. Ia juga membuka ruang dialog lebih lanjut bagi warga yang ingin menyampaikan aspirasi tambahan.
“Atas nama PLN SoE dan seluruh jajaran, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Kami tetap berkomitmen untuk terus memperjuangkan perluasan jaringan listrik bagi seluruh masyarakat TTS,” pungkasnya.
