MataTimor.com – TTS – Di tengah tantangan efisiensi anggaran dan dinamika politik daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) meminta dukungan dan doa dari para tokoh agama dan pemuka umat. Wakil Ketua DPRD TTS, Yoksan Benu, menegaskan bahwa lembaga yang ia pimpin tetap berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan rakyat, meskipun saat ini ada berbagai isu yang menyudutkan DPRD di mata publik.
saat diwawancara matatimor.com di Kantor DPRD TTS, Rabu (12/3), Yoksan menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah yang terbatas memaksa pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Namun, ia mengingatkan agar efisiensi ini tidak dijadikan alasan untuk menghilangkan bantuan bagi rumah ibadah, yang selama ini menjadi pilar penting dalam menjaga ketentraman sosial di tengah masyarakat.
“Kami memahami bahwa situasi ekonomi saat ini tidak mudah. Banyak sektor yang terdampak, termasuk pembangunan rumah ibadah. Namun, kami berharap pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk gereja, masjid, kapela, dan tempat ibadah lainnya, meskipun jumlahnya tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan,” ujar Yoksan.
Lanjut Yoksan, sebelumnya DPRD telah menerima banyak permohonan dari masyarakat terkait pembangunan rumah ibadah. Aspirasi ini datang melalui Musrenbang, reses anggota dewan, dan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Oleh karena itu, dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah, DPRD mendorong agar dana untuk rumah ibadah tetap tersedia melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Yoksan menegaskan bahwa dalam proses efisiensi anggaran, DPRD tidak bisa menerima jika bantuan untuk rumah ibadah dihapuskan sepenuhnya. Ia menilai bahwa tempat ibadah memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan, kedamaian, dan moralitas masyarakat, sehingga anggarannya seharusnya tidak diabaikan.
“Kami bisa menerima jika ada pengurangan anggaran, tetapi bukan berarti anggaran ini dihilangkan sepenuhnya. Rumah ibadah adalah tempat di mana masyarakat menemukan ketenangan dan nilai-nilai kehidupan. Jika tidak ada dukungan sama sekali, bagaimana kita bisa memastikan masyarakat tetap hidup dalam keharmonisan?”tegas Politisi Golkar yang saat ini juga menjabat sebagai sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten TTS.
Yoksan juga menambahkan bahwa bantuan rumah ibadah bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial di Kabupaten TTS. Oleh karena itu, DPRD akan terus memperjuangkan agar alokasi anggaran ini tetap ada, meskipun dalam jumlah terbatas.
Selain membahas anggaran rumah ibadah, Yoksan juga meminta dukungan doa dari para tokoh agama dan pimpinan umat. Ia menyadari bahwa belakangan ini DPRD TTS sering kali digambarkan tidak stabil dan mengalami dinamika internal yang kurang kondusif.
“Kami mohon dukungan doa dari para pemuka agama agar kami tetap bisa menjalankan tugas dengan benar. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran DPRD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak keluar dari jalur yang seharusnya,” pintanya.
Menurutnya, sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengawasan dan perumusan kebijakan daerah, DPRD tentu menghadapi berbagai tekanan dan tantangan. Namun, dengan dukungan doa dari masyarakat dan pemuka agama, ia berharap DPRD bisa tetap fokus menjalankan tugasnya untuk kepentingan rakyat.
“Kami ingin membawa lembaga ini untuk ikut membantu rakyat, mendukung pemerintah, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan aturan dan kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah, Yoksan juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap bersatu dan tidak mudah terprovokasi.
“Kami memahami bahwa banyak yang kecewa karena anggaran yang tersedia tidak selalu sesuai harapan. Tapi jangan sampai ini menjadi alasan untuk saling berselisih. Efisiensi ini adalah kondisi yang harus kita hadapi bersama, bukan alasan untuk terpecah,” tegasnya.
Ia berharap agar para pemuka agama dan rohaniawan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan di tengah masyarakat, serta memberikan pemahaman kepada jemaat dan umat agar tidak mudah terpancing isu-isu yang bisa menimbulkan konflik sosial.
“Mari kita jaga keseimbangan. Jangan sampai perbedaan pandangan atau kebijakan efisiensi anggaran menjadi pemicu perpecahan di tengah kita. Sebaliknya, kita harus tetap bersatu menghadapi tantangan ini dengan kepala dingin dan semangat kebersamaan,” pungkasnya.