MataTimor.com – TTS, NTT – Anggota Komisi I DPRD Provinsi NTT, David Imanuel Boimau, menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pemekaran 20 desa persiapan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Pemekaran desa ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut.
Menurut David saat dikonfirmasi matatimor.com, pihaknya telah melakukan pemantauan langsung di lapangan dan melihat kesiapan administrasi serta respons dari pemerintah provinsi. “Kami di Komisi I DPRD Provinsi NTT bertanggung jawab untuk mengawal seluruh proses ini. Kami juga akan mendukung pemerintah kabupaten dalam menyiapkan administrasi, termasuk peta batas desa. Jika dokumen-dokumen ini sudah lengkap, tentu akan lebih mudah bagi kami untuk memperjuangkannya di tingkat provinsi,” ujarnya.
Lebih lanjut, David mengingatkan masyarakat di desa induk agar tidak hanya berfokus pada pembangunan di wilayah mereka sendiri, tetapi juga turut mendukung persiapan desa pemekaran sebagai bagian dari strategi pembangunan yang lebih luas. “Kami berharap desa induk dapat melihat pemekaran ini sebagai peluang pembangunan, bukan sekadar pemisahan wilayah. Dana desa harus dimanfaatkan secara proporsional untuk mendukung desa pemekaran,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil 8 NTT, David menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah, DPRD TTS, dan masyarakat dalam mempercepat proses ini. “Saya berharap koordinasi kita tidak hanya berhenti pada pertemuan hari ini, tetapi terus berjalan hingga semua desa persiapan benar-benar siap menjadi desa definitif,” ungkapnya.
David juga mengingatkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021, terdapat 13 syarat utama yang harus dipenuhi dalam proses pemekaran desa. Oleh karena itu, desa-desa yang tengah bersiap menjadi desa pemekaran harus menyelesaikan seluruh persyaratan administratif agar proses pengesahan di tingkat provinsi dapat berjalan lancar.
Dalam dua hari terakhir, Komisi I DPRD Provinsi NTT bersama DPRD Kabupaten TTS telah melakukan kunjungan ke dua desa persiapan di TTS dan menemukan bahwa desa-desa tersebut sudah memiliki kesiapan yang cukup untuk menjadi desa definitif. “Kami melihat dua desa tersebut benar-benar siap. Oleh karena itu, kami berharap 18 desa lainnya segera melengkapi administrasi mereka agar kami bisa lebih mudah memperjuangkan status desa mereka,” jelas politisi Partai Hanura itu.
Selain di Kabupaten TTS, David juga mengungkapkan bahwa secara keseluruhan terdapat sekitar 400 desa persiapan pemekaran di seluruh Provinsi NTT. Ia berharap seluruh dokumen administrasi dapat disiapkan dengan baik oleh masing-masing desa agar proses pengesahan di tingkat provinsi berjalan lebih cepat dan efisien.
“Pemekaran desa adalah langkah strategis untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Kami di DPRD akan terus mengawal proses ini agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tutupnya.
