MataTimor.com – TTS – Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Johny Army Konay, SH., MH, didampingi Ketua DPRD TTS, Mordekai Liu, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten TTS Tahun 2026. Acara yang berlangsung pada Senin, 17 Maret 2025, bertempat di Aula Bappeda TTS, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang turut berperan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, Seperius Edison Sipa, sejumlah anggota DPRD, para pemimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta perwakilan dari berbagai LSM (NGO), baik yang hadir secara langsung maupun melalui platform daring.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Army Konay menekankan bahwa forum ini memiliki peran strategis dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih pro-rakyat. Forum Konsultasi Publik merupakan instrumen penting dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan.
“Forum ini menjadi wadah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengkaji, menyepakati, serta membangun komitmen terhadap arah kebijakan pembangunan tahun 2026,” ujar Army Konay.
Ia menegaskan bahwa RKPD 2026 harus selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten TTS yang mengusung tema “Pemenuhan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat.”
Sebagai bagian dari pelaksanaan visi dan misi kepala daerah periode 2025-2030, Army Konay menekankan bahwa penyusunan program dan kegiatan pembangunan harus difokuskan pada enam skala prioritas, yaitu : Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur, Peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemanfaatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah,Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),Tata kelola pemerintahan yang baik, Pengentasan kemiskinan dan stunting.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa dalam perencanaan pembangunan, perlu memperhatikan kondisi rawan pangan dan potensi bencana akibat perubahan iklim global.
“Kami siap bekerja keras bersama masyarakat untuk membangun Timor Tengah Selatan yang lebih maju dan sejahtera,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD TTS, Mordekai Liu, dalam sambutannya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan RKPD.
“Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penyusunan RKPD berjalan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif,” ujar Liu.
Menurutnya, pembangunan yang efektif dan berkelanjutan hanya bisa dicapai dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, forum ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan harapan mereka terkait kebijakan pembangunan di tahun yang akan datang.
“Saya berharap diskusi yang kita lakukan hari ini dapat menghasilkan pemikiran yang konstruktif dan solutif. Mari kita bekerja sama dengan semangat kemitraan demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan,” tuturnya.
Sebagai penutup, politisi PDI Perjuangan itu mengajak seluruh peserta forum untuk berkomitmen dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan masyarakat dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini.
