MataTimor.com – TTS -Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) di Jakarta menuai sorotan, terutama terkait kehadiran sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam acara tersebut. Polemik ini mencuat setelah beberapa pihak mempertanyakan urgensi keberangkatan mereka, mengingat pelantikan awalnya direncanakan berlangsung di Kupang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten TTS, Drs. Seperius Edison Sipa, M.Si, saat dikonfirmasi media, menjelaskan bahwa perubahan lokasi pelantikan dari Kupang ke Jakarta membuat beberapa ASN yang terlibat langsung dalam persiapan pelantikan harus berangkat lebih dulu ke ibu kota.
“Pelantikan seharusnya di Kupang, tetapi kemudian dipindahkan ke Jakarta. Jadi, teman-teman yang berkaitan langsung dengan pelantikan sudah lebih dulu ke sana untuk menyiapkan segala sesuatu, termasuk pakaian untuk Bupati dan Wakil Bupati,” ujar Sekda.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama beberapa asisten hadir berdasarkan undangan dari Pemerintah Provinsi. Selain itu, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diklaim sedang melakukan konsultasi di kementerian terkait, bukan semata-mata untuk menghadiri pelantikan.
Namun, pernyataan ini menimbulkan tafsiran berbeda di kalangan publik. Sekda menegaskan bahwa Asisten I dan Kepala Dinas Kominfo memiliki surat tugas yang berbeda karena tujuan mereka ke Jakarta adalah untuk berkonsultasi mengenai pembangunan tower telekomunikasi. Sementara itu, ia sendiri hanya didampingi beberapa kepala bagian yang memiliki keterkaitan langsung dengan prosesi pelantikan.
Meski demikian, kejelasan terkait keberangkatan ASN lainnya masih menjadi tanda tanya. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kominfo justru meminta awak media menghubungi bagian protokol, sementara Kabag Umum menyarankan konfirmasi langsung ke Sekda.
Menanggapi polemik ini, Ketua Araksi NTT, Alfred Baun, mendesak agar para pimpinan OPD yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Ia meminta transparansi terkait kementerian yang mereka kunjungi, tujuan konsultasi, serta hasil yang diperoleh.
“Kalau memang mereka ke sana untuk konsultasi, mereka harus menjelaskan ke kementerian mana, konsultasi tentang apa, dan apa hasilnya. Jangan sampai keberangkatan mereka hanya untuk menghadiri pelantikan semata,” tegasnya.
Lebih lanjut, Alfred juga mempertanyakan apakah kehadiran para ASN di Jakarta menggunakan biaya pribadi atau anggaran negara. Selain itu, ia mengingatkan bahwa jika perjalanan mereka dilakukan di hari kerja, maka harus dipastikan tidak ada tugas penting di daerah yang terbengkalai akibat keberangkatan mereka.
Hingga kini, polemik ini masih terus berkembang, dengan publik menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait.
