Ratusan Warga Oeleu Mengungsi, Pemda TTS Terkesan Diam

Ket Foto : Seorang warga Desa Oeleu terlihat memikul barang-barangnya untuk mengungsi, usai rumahnya terdampak longsor. Hingga hari keempat pasca-bencana, belum tampak bantuan darurat dari Pemerintah Kabupaten TTS di lokasi bencana. Warga mengandalkan kerabat dan upaya sendiri untuk bertahan
Shares

matatimor.com – TTS – Tragedi longsor yang menimpa Dusun C, Desa Oeleu, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) memaksa 44 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar ratusan jiwa meninggalkan rumah mereka. Bencana yang terjadi sejak Kamis lalu (8/5/2025) itu menyebabkan kerusakan parah pada puluhan rumah warga, namun hingga Minggu (11/5/2025), pemerintah kabupaten TTS belum juga memberikan penanganan darurat yang memadai.

Menurut keterangan salah satu warga terdampak, Yos Lopo, masyarakat saat ini hanya bisa mengungsi ke rumah keluarga dan kerabat tanpa jaminan keamanan maupun bantuan logistik dari pemerintah. “Kami sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah kabupaten TTS. Ini bencana, bukan kejadian biasa,” ujar Yos.

Kondisi ini memperlihatkan lemahnya sistem respons cepat Pemda TTS dalam menghadapi situasi darurat. Meski Bupati TTS, Eduard Markus Lioe, sempat memberikan pernyataan pada Sabtu (10/5/2025) di Hotel Gajah Mada bahwa pihaknya akan segera mengirim tim ke lokasi, faktanya, hingga berita ini ditulis, belum ada kehadiran nyata pemerintah di lapangan.

Baca Juga  Status 44 Tenaga Non-ASN di DPRD TTS Belum Dicabut dari Database BKN

“Kami akan koordinasi dengan camat dan kepala desa. Masyarakat yang mengungsi harus ditampung di tempat layak seperti gereja atau sekolah, dan kami pikirkan kebutuhan makan dan minum mereka,” kata Bupati saat itu. Namun, janji tersebut hingga kini belum terealisasi.

Realita di lapangan menunjukkan bahwa warga masih bertahan tanpa tempat pengungsian resmi dan bantuan logistik yang layak. Ketidaksesuaian antara pernyataan bupati dan tindakan nyata di lapangan memicu kekecewaan warga dan menimbulkan kritik keras dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD TTS yang kini mendesak pemerintah untuk segera bertindak.

Kejadian ini tidak hanya mencerminkan lemahnya manajemen bencana, tetapi juga menggambarkan bagaimana komunikasi publik dan tanggung jawab pemerintahan lokal terhadap keselamatan warganya masih sangat minim. Bila keterlambatan ini terus berlanjut, risiko kerentanan warga akan semakin besar, tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga psikososial.

Baca Juga  Penjabat Bupati TTS Tegaskan Netralitas ASN Jelang Pilkada

Masyarakat berharap Pemda TTS tidak lagi hanya memberi janji, melainkan bergerak nyata demi menyelamatkan dan menenangkan warga yang sedang dalam situasi darurat.

No More Posts Available.

No more pages to load.