Matatimor.com – TTS – Aktivis pejuang hutan adat Besipae, Nikodemus Mana’o, akhirnya angkat bicara terkait dugaan manipulasi data dalam seleksi PPPK di DPRD TTS. Setelah menerima informasi dari Iswandy Godlief Dominggus Lona atau Londa, Niko menegaskan kesiapannya untuk turun ke jalan jika kasus ini tidak segera ditangani secara transparan.
“Kami sebagai masyarakat juga harus bersuara. Kasus ini sudah menyebar luas, dan jika benar terjadi, ini adalah bentuk kebobrokan yang mencoreng nama pemerintah dan DPRD Kabupaten TTS,” tegas Niko saat dihubungi Matatimor.com melalui video call pada Rabu, 19 Februari 2025.
Lebih lanjut, Niko menyoroti peran DPRD TTS dalam kasus ini. Ia meminta agar lembaga tersebut bersikap serius dalam menangani dugaan kecurangan agar citra DPRD TTS tidak tercoreng hanya karena tindakan segelintir oknum.
“Kami meminta DPRD sebagai lembaga untuk memberi perhatian serius. Jangan sampai nama baik TTS hancur karena perbuatan satu atau dua orang saja,” ujarnya.
Niko juga menduga adanya keterlibatan langsung Sekwan DPRD TTS dalam kasus ini. Menurutnya, sikap diam Sekwan semakin memperkuat dugaan adanya permainan di balik seleksi PPPK.
“Kita lihat, kasus ini sudah meluas, tetapi Sekwan tidak mau memberikan klarifikasi. Ini mengindikasikan adanya permainan di dalam, bisa jadi karena kedekatan keluarga atau faktor lain. Sekwan harus transparan!” tegasnya.
Lebih lanjut, Niko bahkan menduga bahwa Sekwan mengetahui adanya pelanggaran serius tetapi memilih diam.
“Saya menduga Sekwan sadar telah melakukan kesalahan besar, makanya tidak mau berkomentar. Nama Sekwan sudah disebut-sebut di mana-mana, jangan-jangan dia adalah aktor utama di balik ini semua,” tambahnya.
Niko menegaskan bahwa jika pemerintah dan DPRD tidak mampu menyelesaikan persoalan ini dengan transparan, ia siap turun ke jalan bersama masyarakat untuk menuntut keadilan.
“Saya tidak punya kepentingan pribadi dalam hal ini, tetapi jika masalah ini tidak segera diselesaikan, saya siap turun jalan bersama masyarakat. Kami rakyat butuh keadilan!” ujarnya dengan nada tegas.
Ia bahkan mendesak agar Sekwan DPRD TTS dicopot dari jabatannya jika tidak bersedia terbuka dalam kasus ini.
“Jika Sekwan tidak transparan, saya minta copot saja Sekwan itu!” pungkasnya.
Sebelumnya, Londa telah berulang kali menyuarakan dugaan manipulasi data dalam seleksi PPPK di DPRD TTS. Ia meminta bantuan para aktivis di NTT karena kasus ini terkesan dibiarkan dan tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun DPRD TTS.
Saat wartawan kembali menghubunginya pada Kamis (13/2/2025), ia hanya memberikan jawaban singkat melalui pesan teks: “No comment.”
