MataTimor.com – TTS – Ketua Komisi I DPRD Timor Tengah Selatan (TTS), Marthen Natonis, S.Hut., M.Si, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam terkait polemik seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Iswandy Dodlief Dominggus Lona alias Londa. Menurutnya, Komisi I telah menjalankan tugasnya dengan melakukan rapat klarifikasi terkait isu tersebut.
“Saya kira tidak ada yang membiarkan ini. Terkait isu tenaga outsourcing yang dialihkan menjadi PPPK, Komisi I sudah melakukan rapat klarifikasi bersama BKPSDMD, Inspektorat, dan Sekwan,” ujar Marthen Natonis saat dikonfirmasi Matatimor.com pada Selasa, 18 Februari 2025.
Dalam rapat tersebut, Komisi I meminta BKPSDMD untuk mengecek kembali database serta mempertimbangkan status 44 tenaga outsourcing yang ikut seleksi PPPK.
“Permintaan kami agar BKPSDMD mengecek kembali database tidak dilakukan. Buktinya, 44 tenaga outsourcing ini tetap dinyatakan lolos administrasi,” jelasnya.
Atas kondisi ini, Komisi I DPRD TTS akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk memanggil kembali BKPSDMD, Sekwan, dan Inspektorat guna mengklarifikasi persoalan ini. Selain itu, Marthen juga meminta agar hasil audit Inspektorat dapat segera diserahkan kepada pimpinan DPRD sebagai bahan rujukan untuk menggelar rapat klarifikasi kedua.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten TTS, Jojada U. N. Koy, S.Pt, mengonfirmasi bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait masalah ini telah tersedia dan siap diserahkan ke pimpinan DPRD.
“LHP-nya sudah ada, dan kami siap menyerahkannya ke pimpinan DPRD TTS,” ujar Koy saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Selasa, 18/02/2025
Wakil Ketua Komisi I DPRD TTS, Yerim Yos Fallo, juga menegaskan bahwa pihaknya tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Kami sudah melaporkan hal ini ke pimpinan DPRD dan saat ini masih menunggu keputusan pimpinan mengenai penyelesaian polemik yang terjadi,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.
