MataTimor.com – TTS – Komisi II DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang membawahi bidang Perekonomian dan Keuangan, menunjukkan kesiapan dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2025. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD TTS, Semuel D. Y. Sanam, SH, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya pada Selasa, 21 Januari 2025.
Menurut Semuel sang politisi Demokrat yang kini sudah menjabat selama 3 Periode di DPRD TTS bahwa, fokus utama komisi II untuk mencapai PAD tahun 2025 adalah melakukan kunjungan ke mitra-mitra yang dianggap memiliki potensi penghasil PAD. “Kami akan memastikan aktivitas dan manajemen di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan maksimal,” ujarnya.
Salah satu mitra yang dikunjungi adalah Dinas Pariwisata. Dalam rangka itu, Komisi II mengunjungi langsung obyek-obyek wisata, termasuk Air Terjun Oehala dan Taman Wisata Bu’at. Namun, Semuel mengungkapkan bahwa kedua lokasi tersebut menghadapi masalah terkait status lahan, yang berdampak pada pengelolaan aset-aset pariwisata. “Kami telah melakukan evaluasi dan meminta Dinas Pariwisata untuk merencanakan secara detail di setiap destinasi, agar nantinya bisa dibahas potensi pengembangannya untuk keperluan penganggaran,” jelasnya.
Selain Itu,komisi II juga melakukan Kunjungan ke Perumda TTS sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meninjau sumber-sumber mata air dan reservoir yang dikelola oleh Perumda TTS. sehingga komisi II melakukan pembahasan mendalam mengenai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD.
Atas hal tersebut, Komisi II akan menggelar rapat gabungan bersama komisi III dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas PRKP, untuk membahas pembangunan fasilitas jaringan perpipaan serta reservoir di Kota Soe. “mengingat Kapasitas reservoir kita di Bisuaf saat ini baru 400 ribu meter kubik. Oleh karena itu Kami berencana melakukan koordinasi dengan Perumda untuk mendorong PRKP menyelesaikan Detail Engineering Design (DED) guna menyiapkan satu reservoir dengan kapasitas 1.000 meter kubik di sekitar Helipet sebagai cadangan sehingga nanatinya kalau ada pemutusan di sumber maka kita sudah punya cadangan”,jelasnya.
Dalam konteks pengelolaan perikanan lanjut Politis Dapil 2 Itu bahwa, Komisi II sudah mengunjungi kolam-kolam pembenihan yang dikelola di beberapa desa. Di beberapa lokasi, ditemukan bahwa banyak kolam tidak terawat dan kosong. “Kami akan mendorong agar dalam penganggaran, kolam-kolam tersebut bisa diisi kembali sehingga bisa menghasilkan PAD” imbuhnya.
Untuk Dinas Pertanian sendiri , rencana kunjungan ke lahan pertanian di Oenali juga telah disepakati, guna melihat potensi pembenahan agar dapat meningkatkan PAD.
Selain itu, saat ini Komisi II bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk mengevaluasi kondisi parkir, terutama di pasar-pasar yang memiliki potensi besar. Namun, hal ini harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang memadai. Komisi II juga berencana mengadakan rapat antar komisi, khususnya antara Komisi II dan Komisi III, karena penarikan retribusi terkait parkir berhubungan erat dengan Dinas Perhubungan. “Kami ingin memastikan bahwa penarikan retribusi disertai dengan penyediaan jasa yang memadai,” jelas Semuel.
Dalam upaya mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu penghasil PAD maka, Komisi II dan mitra melihat potensi di sektor rumah makan, restoran, dan perhotelan. ” pada rumah maka dan restoran itu kita akan melakukan komunikasi dengan Bapenda agar di sana bisa memasang mesin pencetak uang sehingga data transaksi dapat tercatat dengan akurat sesuai pelanggan”, jelasnya.
dalam hubungan dengan sektor perbankan, Semuel menyampaikan bahwa Komisi II telah melakukan kunjungan ke Bank NTT. “Kami melihat prospek untuk melakukan Kerjasama Usaha Bersama (KUB). Bank NTT telah menawarkan posisi tawar, dan kami yakin bahwa dalam uji kelayakan dengan Bank Jatim, komposisi aset kita bisa mencapai delapan puluh persen, sehingga dividen yang dihasilkan dapat menguntungkan daerah,” ujarnya.
Semuel juga berharap agar tim anggaran pemerintahan daerah dapat melakukan rapat koordinasi untuk mengatasi kendala yang ada, terutama masalah ego sektoral. “kita melihat banyak persoalan dalam peningkatan PAD disebabkan karena kurangnya koordinasi lintas sektor,” tutupnya.
