MataTimor.com – TTS – Ketua Fraksi PKB Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Relygius L. Usfunan, SH menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Dalam sidang paripurna terbaru, Egy, yang juga menjabat Ketua Komisi IV DPRD TTS, menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari masalah pendidikan yang memprihatinkan, pemberdayaan UMKM, hingga pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. Dengan dua Rancangan Perda inisiatif tahun 2025, Fraksi PKB menegaskan keberpihakannya pada rakyat demi kemajuan daerah.
sedangkan dikonfirmasi terpisah oleh media ini, Egy yang juga merupakan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Timor Tengah Selatan menegaskan komitmen Fraksi PKB dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. dengan membeberkan sejumlah poin dengan menekankan bahwa Fraksi PKB konsisten menyuarakan aspirasi rakyat melalui berbagai forum pembahasan, baik di tingkat komisi, Badan Anggaran (Banggar), maupun sidang paripurna.
Sorotan terhadap Pendidikan di TTS
Egy menyoroti masalah pendidikan di TTS sebagai isu yang kompleks dan mendesak. Fraksi PKB mengidentifikasi sejumlah tantangan, di antaranya:
1. Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Masih banyak guru PAUD dan SD yang hanya memiliki ijazah SMA atau sederajat. Fraksi PKB mendesak pemerintah untuk meningkatkan kompetensi para guru. Selain itu, upah guru honorer yang sangat rendah, berkisar Rp200.000–Rp250.000 per bulan, menjadi perhatian serius.
2. Sarana dan Prasarana Pendidikan
Fasilitas pendidikan di sejumlah sekolah masih sangat minim, bahkan ada yang tidak memiliki sarana pendukung belajar.
3. Manajemen Sekolah
Buruknya manajemen sekolah menyebabkan terlambatnya pencairan dan pertanggungjawaban dana BOS setiap tahunnya.
4. Literasi dan Numerasi
Tingkat literasi dan numerasi siswa sangat rendah. Fraksi PKB mencatat masih banyak siswa SMP dan SMA yang belum lancar membaca dan berhitung.
5. Pengangkatan Kepala Sekolah
Proses pengangkatan kepala sekolah sering dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga mengabaikan aspek profesionalisme.
6. Kekurangan Pengawas Sekolah
Tenaga pengawas pendidikan yang memadai masih sangat kurang, sehingga pengawasan terhadap mutu pendidikan tidak maksimal.
Meskipun ada tantangan, Egy juga mengapresiasi berbagai prestasi yang diraih sektor pendidikan di TTS.
Pemberdayaan UMKM
Fraksi PKB menyoroti peran penting UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PKB mendorong pelatihan keterampilan seperti menjahit, las, tata boga, dan pertukangan. Selain itu, Fraksi PKB mengusulkan bantuan bibit ternak, seperti babi, sapi, kambing, ayam, dan ikan, untuk memberdayakan masyarakat.
Pengelolaan Sumber Daya Alam
Egy menyatakan bahwa potensi sumber daya alam (SDA) di TTS belum dikelola secara optimal. Ia menyoroti sektor pertanian yang masih bersifat konsumtif, belum diarahkan ke sektor bisnis, serta lemahnya pengelolaan potensi laut dan pariwisata yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Dua Ranperda Inisiatif Tahun 2025
Fraksi PKB mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif untuk tahun 2025, yakni Ranperda Desa Wisata dan Ranperda Pengelolaan Dana CSR. Kedua Ranperda ini telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten TTS tahun 2025.
Pluralisme dan Kebersamaan
Egy menegaskan pentingnya menjaga pluralisme di Kabupaten TTS yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. “Pluralisme harus dijaga demi kepentingan bersama dan kemajuan daerah,” tegasnya.
Dukungan untuk Sektor Pertanian
Fraksi PKB berkomitmen untuk membangun sektor pertanian sebagai fondasi pembangunan ekonomi. Dukungan ini diwujudkan melalui pengadaan alat pertanian, penyediaan bibit dan pupuk, serta pelatihan dan pendampingan bagi petani.
Pengembangan Generasi Muda
Fraksi PKB juga menaruh perhatian pada pengembangan potensi generasi muda. Mereka mendorong pengalokasian anggaran untuk kegiatan pemuda, pelatihan keterampilan, dan mendukung para pemuda tani agar lebih produktif.
Fungsi Pengawasan
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Fraksi PKB memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat. Egy menegaskan bahwa Fraksi PKB akan mengawal anggaran yang telah disahkan dalam Perda APBD agar benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi PKB akan terus konsisten menyuarakan aspirasi rakyat dan memastikan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten TTS,” pungkas Egy.
