MataTimor.com – TTS – polemik seleksi PPPK di kabupaten yang menyeret nama sekwan DPRD TTS masih berkepanjangan, Aktivis pejuang hutan adat Besipae, Nikodemus Mana’o, menduga adanya keterlibatan langsung Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dalam dugaan manipulasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menilai sikap diam Sekwan semakin memperkuat kecurigaan adanya permainan di balik proses seleksi tersebut.
Dugaan ini disampaikan Niko setelah menerima informasi dari Iswandy Godlief Dominggus Lona atau Londa, yang sebelumnya telah berulang kali mengungkap indikasi kecurangan dalam seleksi PPPK di DPRD TTS.
“Kita lihat, kasus ini sudah meluas, tetapi Sekwan tidak mau memberikan klarifikasi. Ini mengindikasikan adanya permainan di dalam, bisa jadi karena kedekatan keluarga atau faktor lain. Sekwan harus transparan!” tegas Niko saat ditemui media ini pada 22 Februari di Besipae
Menurut Niko, diamnya Sekwan di tengah polemik ini menunjukkan bahwa ia mengetahui ada pelanggaran serius tetapi memilih untuk tidak bersuara.
“Saya menduga Sekwan sadar telah melakukan kesalahan besar, makanya tidak mau berkomentar. Nama Sekwan sudah disebut-sebut di mana-mana, jangan-jangan dia adalah aktor utama di balik ini semua,” ujarnya.
Niko menegaskan bahwa transparansi adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap DPRD TTS. Jika Sekwan tidak segera memberikan klarifikasi, maka dugaan keterlibatannya semakin sulit dibantah.
Sebagai bentuk sikap tegas, Niko bahkan mendesak agar Sekwan dicopot dari jabatannya jika tidak bersedia terbuka dalam kasus ini.
“Jika Sekwan tidak transparan, saya minta copot saja Sekwan itu!” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa DPRD TTS harus bertindak serius dalam menangani kasus ini agar tidak merusak citra lembaga. Jika tidak ada langkah konkret, Niko bersama masyarakat siap turun ke jalan untuk menuntut keadilan.
“Saya tidak punya kepentingan pribadi dalam hal ini, tetapi jika masalah ini tidak segera diselesaikan, saya siap turun jalan bersama masyarakat. Kami rakyat butuh keadilan!” tambahnya.
Sebelumnya, Londa telah berulang kali menyuarakan dugaan manipulasi seleksi PPPK di DPRD TTS. Ia meminta dukungan dari para aktivis di NTT karena merasa kasus ini dibiarkan tanpa ada perhatian serius dari pemerintah maupun DPRD TTS.
ditambahkan Niko bahwa, jika hal ini tidak menjadi perhatian dan tanggapan dari DPRD TTS dan Pemda TTS maka perlu untuk melakukan aksi demo.
” ya dong diam-diam terus ini lebih baik kita turun jalan saja, mengingat , jika masa sanggah selesai maka hal ini akan jadi lebih panjang dan sekwan harus bertanggung jawab terkait hal ini “, tutup Niko
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPRD TTS maupun Sekwan belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan dan desakan yang disampaikan oleh Niko Mana’o.
