MataTimor.com. SOE -TTS– Pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) memicu gelombang ketidakpuasan dari berbagai pihak. Keluhan dari dua tenaga honorer di SDI Boking dan SDI Tanah Merah menjadi sorotan utama, menguak dugaan ketidaktransparanan dan manipulasi dalam proses seleksi.
Ketua Forum Pemerhati Demokrasi (FPD) Timor, Dony Tanoen, turut mengungkapkan keresahan publik atas hasil seleksi ini. Ia menyebutkan adanya indikasi kuat praktik curang, termasuk manipulasi data, “titipan,” hingga pemalsuan Surat Keputusan (SK) honorer yang melibatkan oknum kepala sekolah, operator sekolah, dan bahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTS.
Dony menyampaikan bahwa terdapat peserta seleksi yang dinyatakan lolos meskipun tidak memenuhi kriteria.
“Ada peserta yang tidak pernah menjadi tenaga honorer namun memiliki SK sejak tahun 2022 dan dinyatakan lolos seleksi. Sementara itu, honorer yang telah mengabdi selama lima tahun justru tidak lolos. Ini menunjukkan adanya permainan sistem oleh pihak-pihak tertentu,” ujar Dony pada Sabtu (4/01/2025).
Sejumlah tenaga honorer yang merasa dirugikan telah mengajukan sanggahan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) TTS. Namun, menurut Dony, laporan sanggahan tersebut tampaknya tidak mendapat perhatian serius.
Ketua FPD Timor mendesak agar panitia seleksi membatalkan kelulusan peserta yang diduga “titipan” atau menggunakan SK palsu.
“Jika tidak dibatalkan, ini adalah tindakan melawan hukum. Pemalsuan SK adalah pelanggaran serius. Kami memiliki bukti, termasuk surat pertanggungjawaban mutlak, dan siap membawa kasus ini ke ranah hukum,” tegas Dony.
Saat dikonfirmasi, Kepala BKPSDM TTS, Dominggus Banunaek, menyatakan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti laporan tersebut jika terbukti ada pelanggaran.
“Kita sangat berharap jika ada info-info seperti ini segera diangkat sebelum Menteri menetapkan SK. Jika benar terbukti, langsung kami usulkan pembatalan. Kami telah berulang kali mengingatkan dan menegaskan di setiap pertemuan terkait pentingnya integritas dalam seleksi ini,” ujar Dominggus Banunaek.
Kontroversi ini memicu kekhawatiran atas kredibilitas dan integritas sistem seleksi ASN di TTS. Banyak pihak mendesak pemerintah daerah untuk memastikan seleksi berlangsung transparan, adil, dan bebas dari intervensi.
Proses seleksi yang bersih menjadi harapan utama masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang berintegritas dan mampu memberikan keadilan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Forum Pemerhati Demokrasi Timor menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan kasus ini. Jika dugaan praktik curang terbukti, mereka berjanji untuk membawa kasus ini ke ranah hukum sebagai bentuk penegakan keadilan.
“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Jangan sampai tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun dikorbankan oleh praktik-praktik curang,” pungkas Dony.
Kasus ini menjadi ujian besar bagi pemerintah daerah untuk memastikan integritas sistem seleksi ASN dan menjawab tuntutan publik akan keadilan.
