MataTimor.com – OPINI- Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mencatatkan sejarah membanggakan dengan berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut. Namun, di sisi lain, realita kontras muncul melalui peringkat Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang berada di posisi terakhir di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan skor 44,69 persen. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendalam: bagaimana mungkin sebuah kabupaten dengan predikat WTP yang konsisten justru memiliki skor IPKD yang sangat rendah?
Dalam artikel ini, kita akan membahas hubungan antara WTP dan IPKD, menyelami penyebab perbedaan penilaian ini, serta mengkaji dampaknya terhadap masa depan Kabupaten TTS, terutama dengan adanya pergantian kepemimpinan di tahun 2025.
WTP dan IPKD memang memiliki tujuan dan metode penilaian yang berbeda. WTP adalah opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Fokusnya pada aspek kepatuhan dan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tanpa memeriksa efektivitas atau dampak penggunaan anggaran tersebut.
Sementara itu, IPKD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri mencakup dimensi yang lebih luas, seperti kesesuaian perencanaan dan penganggaran, transparansi, penyerapan anggaran, hingga kondisi keuangan daerah secara keseluruhan. IPKD bertujuan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Predikat WTP yang berturut-turut menunjukkan bahwa Kabupaten TTS telah berhasil menyusun laporan keuangan yang rapi dan sesuai aturan. Namun, rendahnya IPKD menandakan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak tercermin dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, alokasi anggaran mungkin tidak efektif atau kurang tepat sasaran, transparansi dalam penggunaan anggaran masih rendah, atau serapan anggaran yang tidak optimal.
Mari Kita Lihat Bersama Penyebab Rendahnya IPKD Kabupaten TTS
1. Ketidaksesuaian Perencanaan dan Penganggaran
Penilaian IPKD mencakup kesesuaian antara dokumen perencanaan (RPJMD) dan penganggaran (APBD). Jika terdapat ketidaksesuaian antara program prioritas dan alokasi anggaran, hal ini dapat menurunkan skor IPKD.
2. Transparansi yang Lemah
Meski laporan keuangan mendapat opini WTP, transparansi dalam pelaksanaan anggaran dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan seringkali menjadi tantangan.
3. Penyerapan Anggaran yang Tidak Optimal
Rendahnya penyerapan anggaran menunjukkan ketidakmampuan daerah dalam mengelola dana yang ada untuk program pembangunan. Dana yang tidak terserap optimal berdampak langsung pada rendahnya kualitas pelayanan publik.
4. Efektivitas Program Tidak Maksimal
IPKD juga mengukur dampak anggaran terhadap pembangunan. Jika alokasi anggaran tidak menghasilkan output yang diharapkan, nilai IPKD akan rendah meskipun laporan keuangan terlihat baik.
Pergantian kepemimpinan di Kabupaten TTS pada tahun 2025 akan menjadi momen penting untuk memperbaiki kinerja IPKD. Pemimpin baru harus mampu memahami tantangan ini dan menghadirkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Namun, hal ini juga menjadi ujian bagi pemerintah baru: apakah mereka mampu mempertahankan WTP sambil meningkatkan IPKD?
Lalu bagaimana strategi meningkatkan IPKD di Kabupaten TTS di masa kepemimpinan Baru.?
1. Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran
Pemda harus memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan anggaran dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.
3. Optimalisasi Penyerapan Anggaran
Pemda perlu mempercepat proses pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan anggaran terserap maksimal dan menghasilkan dampak nyata.
4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal
Penguatan sistem pengawasan internal dapat membantu mencegah penyimpangan dan memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan.
5. Pengembangan Inovasi dalam Pelayanan Publik
Inovasi di bidang pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Kontradiksi antara WTP dan IPKD Kabupaten TTS mencerminkan adanya tantangan mendasar dalam tata kelola keuangan dan pembangunan daerah. WTP adalah indikator penting untuk menunjukkan kepatuhan, tetapi IPKD memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan daerah.
Dengan pergantian kepemimpinan di tahun 2025, Kabupaten TTS memiliki peluang untuk memperbaiki IPKD tanpa harus kehilangan predikat WTP. Hal ini membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga masyarakat, untuk bersama-sama meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.
Masa depan Kabupaten TTS ada di tangan pemimpin baru dan seluruh elemen masyarakat. Dengan strategi yang tepat, tidak ada alasan bagi TTS untuk tidak bangkit dari posisi terakhir dalam IPKD dan menjadi daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam pengelolaan keuangan serta pembangunan.
