matatimor.com – TTS – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) telah merancang sejumlah strategi untuk terus menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas PPPA Kabupaten TTS, Ardi Benu, S.Sos, saat diwawancarai oleh Matatimor.com pada Jumat, 24 Januari 2025.
Ardi sapaan akrab Ardi Benu, menjelaskan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten TTS mengalami penurunan pada tahun 2024. Meski demikian, Dinas PPPA terus bekerja keras agar penurunan ini dapat berlanjut melalui berbagai strategi yang komprehensif.
Strategi-strategi yang telah disiapkan meliputi, Penyusunan Kebijakan Perlindungan: Menyediakan kebijakan yang mendukung perlindungan perempuan dan anak.
Kabupaten Layak Anak: Mengadakan berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian status Kabupaten Layak Anak yang telah dideklarasikan.
Sosialisasi Pencegahan Kekerasan: Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Kelompok Perlindungan Anak Desa: Membentuk kelompok perlindungan anak di tingkat desa untuk memastikan anak-anak terlindungi di lingkup terkecil.
Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum: Bekerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga hukum dalam penanganan kasus kekerasan.
Bantuan Hukum: Menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum untuk pendampingan kasus hukum bagi korban.
Pembinaan Agama: Bekerja sama dengan lembaga agama untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait pola asuh berbasis nilai-nilai agama.
Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD): Menyediakan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak untuk menangani kasus kekerasan melalui mediasi, pendampingan, dan penjemputan korban.
Kerja Sama dengan LSM: Melibatkan organisasi masyarakat yang bergerak dalam perlindungan anak, khususnya untuk edukasi pola asuh penuh cinta dan pemberian bantuan bagi keluarga kurang mampu.
Dengan berbagai upaya ini, Dinas PPPA TTS berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak dan perempuan di seluruh wilayah kabupaten. “Kami ingin memastikan perlindungan terhadap anak menjadi prioritas utama demi terciptanya generasi masa depan yang lebih baik,” ujar Ardi
selain itu, Dinas PPPA juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
