MataTimor.com – TTS – Di tengah kondisi keuangan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang memprihatinkan, sejumlah pejabat daerah justru berpelesir ke Jakarta dengan dalih perjalanan dinas. Ketua Aliansi Anti Korupsi (Araksi) NTT, Alfred Baun, SH, mengecam keras tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk penghinaan terhadap rakyat yang sedang berjuang menghadapi berbagai kesulitan.
Kepada matatimor.com pada Sabtu, 1 Maret 2025, Alfred menegaskan bahwa jika perjalanan dinas tersebut benar adanya, maka itu merupakan bentuk pemborosan anggaran yang tidak dapat ditoleransi.
“Kita sedang berada dalam kondisi sulit, APBD kita tahun ini menurun drastis karena efisiensi anggaran. Tapi para pejabat ini justru berangkat ke Jakarta tanpa urgensi yang jelas. Jika benar anggaran daerah dipakai, maka mereka harus berbesar hati untuk mengembalikan uang rakyat itu!” tegasnya.
Ia juga mengkritik keras ketidakpatuhan para pejabat terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan efisiensi belanja daerah dengan memangkas perjalanan dinas hingga 50%.
“Ini bukan sekadar soal anggaran, ini soal moral! Mereka tidak menghargai instruksi presiden yang merupakan pemimpin tertinggi di negara ini. Saat rakyat berteriak karena jalan rusak, karena harga kebutuhan naik, mereka malah berfoya-foya di Jakarta dengan uang rakyat!” cetus Alfred.
Alfred menyoroti ironi di balik perjalanan dinas ini. Di saat Dinas PUPR TTS mengaku tidak memiliki anggaran untuk memperbaiki jalan rusak di Oenitas, para pejabat justru dengan mudahnya berangkat ke Jakarta menggunakan anggaran yang sama.
“Ini benar-benar menyakitkan! Jalan-jalan di TTS hancur, rakyat kesulitan, tapi mereka masih bisa menikmati perjalanan dinas ke Jakarta. Jika tidak ada uang untuk rakyat, mengapa selalu ada uang untuk pejabat?” ucapnya geram.
Lebih lanjut, Alfred menantang pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa perjalanan itu benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
“Kalau memang ini untuk konsultasi, umumkan hasilnya! Jangan sampai ini hanya alasan untuk jalan-jalan! Jangan ada dusta di antara pemda dan rakyat!” tegasnya.
Alfred mengaku telah melihat sendiri bukti bahwa perjalanan dinas ini lebih mirip liburan daripada tugas resmi. Beredar foto dan video di media sosial yang memperlihatkan para pejabat menikmati makanan di restoran mewah di Jakarta berjalan-jalan di Tugu Monas setelah pelantikan Bupati.
“Saya lihat sendiri di Facebook dan WhatsApp, mereka ini seperti rusa masuk kota! Sementara rakyat susah, mereka malah pamer kemewahan. Ini bukan lagi hanya soal uang, ini soal etika dan rasa malu!” ujarnya dengan nada tinggi.
Alfred juga mempertanyakan dasar keberangkatan sejumlah pejabat yang sebenarnya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan agenda pelantikan atau konsultasi.
“Kalau Sekda dan Ketua DPRD berangkat, itu bisa dimaklumi karena ada undangan resmi. Tapi yang lain ini berangkat atas dasar apa? Apa urgensinya? Ini jelas pemborosan yang disengaja!” katanya.
Menurutnya, tindakan ini semakin menegaskan bahwa ada ketimpangan besar dalam pengelolaan anggaran daerah. Saat gaji 40 anggota DPRD TTS masih tertunda karena alasan defisit, anggaran perjalanan dinas tetap lancar mengalir untuk kepentingan pejabat.
Alfred mendesak pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi NTT, untuk turun tangan dalam menyikapi kasus ini.
“Ini adalah ujian bagi pemerintah pusat! Jika ada pelanggaran terhadap Inpres No. 1 Tahun 2025, maka harus ada tindakan tegas. Jangan sampai ini menjadi contoh buruk bagi daerah lain!” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari para pejabat terkait. Namun, publik semakin geram dan menuntut pertanggungjawaban atas tindakan yang dinilai sebagai pemborosan di tengah penderitaan rakyat.
