MataTimor.com – TTS – Sebanyak 44 tenaga outsourcing yang telah mengabdi di Sekretariat DPRD Timor Tengah Selatan (TTS) selama kurang lebih lima tahun tiba-tiba diberhentikan pada Rabu, 5 Maret 2025. Keputusan tersebut mengejutkan banyak pihak, terutama para pekerja yang awalnya masuk kerja seperti biasa sebelum mendadak diminta pulang tanpa alasan yang jelas.
Sekretaris DPRD TTS, Adi Boimau, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia hanya meminta agar wartawan menanyakan langsung kepada pimpinan DPRD TTS. “Kakak, soal itu langsung dengan pimpinan saja. Nanti saya salah lagi,” ujarnya singkat sambil menunjukkan sikap enggan berkomentar.
Berbagai spekulasi pun mencuat terkait pemecatan massal ini. Ketua Komisi IV DPRD TTS yang juga Ketua Fraksi PKB, Relygius Usfunan, menuding bahwa kebijakan ini merupakan keinginan dari pimpinan DPRD TTS. Ia bahkan meminta agar pimpinan DPRD bersikap jujur dan tidak melakukan pembohongan publik.
“Jangan semua mau dibebankan ke Pak Sekwan. Jujur saja, kita sama-sama tahu siapa yang menolak tenaga outsourcing yang ditempatkan di rumah jabatan pimpinan DPRD TTS,” ujar Egi, sapaan akrab Relygius Usfunan.
Menurutnya, pemecatan ini dilakukan agar pimpinan DPRD dapat memasukkan “orang-orangnya” ke dalam daftar tenaga outsourcing. Ia menyayangkan langkah tersebut yang dinilainya tidak adil dan tidak bijaksana, mengingat para tenaga outsourcing telah lama mengabdi.
“Kalau memang ingin memasukkan orang-orangnya, seharusnya bisa dikomunikasikan dengan Sekwan. Misalnya, untuk rumah jabatan, bisa saja ditambahkan lima atau enam orang. Tapi tidak harus mengorbankan 44 anak TTS yang sudah bekerja bertahun-tahun,” tegas Egi.
Namun, tudingan tersebut dibantah oleh tiga pimpinan DPRD TTS, yaitu Ketua DPRD TTS Mordekai Liu, Wakil Ketua Aris Nenobahan, dan Wakil Ketua Yoksan Benu, yang didampingi Ketua Komisi I, Marthen Natonis. Mereka mengaku terkejut ketika mengetahui bahwa 44 tenaga outsourcing telah dirumahkan tanpa sepengetahuan mereka.
Menurut ketiga pimpinan DPRD tersebut, sehari sebelumnya mereka justru sepakat untuk mempertahankan para tenaga outsourcing, terutama setelah mereka gagal dalam seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bahkan, mereka mengklaim telah berupaya memperjuangkan nasib para pekerja tersebut.
“Kami juga kaget ketika datang pagi tadi dan mendapat informasi bahwa 44 tenaga outsourcing sudah dirumahkan. Kami tidak pernah memberikan instruksi seperti itu kepada Sekwan. Tidak ada koordinasi dengan kami,” ujar Mordekai Liu.
Terkait tuduhan bahwa pimpinan DPRD ingin memasukkan “orang-orangnya”, Mordekai tidak menampik bahwa ada kebijakan tertentu yang mengatur penempatan tenaga outsourcing, terutama bagi yang bertugas di rumah jabatan pimpinan DPRD.
“Untuk tenaga outsourcing yang bertugas di rumah jabatan memang berdasarkan rekomendasi pimpinan, karena ada aspek privasi yang harus dijaga. Namun, kalau untuk bekerja di kantor DPRD TTS, siapa saja boleh, asalkan memenuhi syarat dan memiliki kompetensi seperti ijazah,” jelas Aris Nenobahan.
Hingga kini, belum ada kejelasan terkait nasib ke-44 tenaga outsourcing tersebut. Pemecatan mendadak tanpa koordinasi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik. Apakah keputusan tersebut benar-benar diambil oleh Sekwan secara mandiri, ataukah ada tekanan dari pihak tertentu?
Keputusan ini juga menimbulkan dampak sosial, mengingat banyak dari tenaga outsourcing tersebut telah menggantungkan hidupnya pada pekerjaan ini selama bertahun-tahun. Publik pun menanti kejelasan dan transparansi dari DPRD TTS mengenai permasalahan ini.
Sementara itu, desakan dari berbagai pihak agar pimpinan DPRD TTS bersikap jujur dan bertanggung jawab semakin menguat. Masyarakat berharap agar polemik ini segera menemukan titik terang dan solusi yang adil bagi semua pihak, terutama bagi tenaga outsourcing yang kini kehilangan mata pencaharian mereka.
