Lewati ke konten
TTS – MataTimor.com – Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) di bawah kepemimpinan Bupati Eduard Markus Lioe dan Wakil Bupati Johny Army Konay, resmi menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2024 dari BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan pada Kamis (24/6/2025) di Aula Kantor BPK Perwakilan NTT dan dihadiri oleh para kepala daerah, pimpinan DPRD, serta pejabat Inspektorat dan Badan Keuangan dari 12 kabupaten penerima opini WTP, yaitu: Malaka, TTU, TTS, Flores Timur, Ende, Kupang, Belu, Ngada, Manggarai, Sikka, Alor, dan Sumba Timur.
Bupati TTS, Eduard Markus Lioe bersama Ketua DPRD TTS, Mordekai Liu hadir langsung dalam kegiatan penyerahan tersebut.
Kepala BPK Perwakilan NTT, Triyantoro, S.E., M.M., CSFA, dalam sambutannya menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan pemeriksaan menyeluruh terhadap empat aspek utama pengelolaan keuangan, yaitu:
1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
2. Kecukupan pengungkapan,
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.
“Hasil pemeriksaan terhadap 12 kabupaten menunjukkan tidak ada kesalahan material yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Namun, BPK tetap memberikan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti, termasuk ketepatan waktu penyampaian LKPD di tahun mendatang,” tegas Triyantoro.
Ia juga menekankan pentingnya penyampaian laporan sebelum akhir Maret setiap tahunnya serta membuka ruang konsultasi bagi pemerintah daerah yang mengalami kendala teknis.
Sementara itu, Ketua DPRD TTS, Mordekai Liu, saat dikonfirmasi MataTimor.com pada Rabu (25/6/2025), menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menilai opini WTP merupakan hasil kerja kolektif dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di TTS.
“Kami berterima kasih atas penilaian objektif dari BPK. Ini menjadi motivasi bagi DPRD untuk lebih giat mengawasi dan mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik,” ujar politisi dari PDI Perjuangan tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa meskipun TTS meraih opini tertinggi dalam audit keuangan, masih terdapat catatan dan rekomendasi yang perlu menjadi perhatian bersama.
“Yang baik harus tetap dipertahankan, dan yang menjadi catatan harus kita perbaiki bersama,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati TTS, Eduard Markus Lioe belum berhasil dikonfirmasi secara langsung terkait tanggapannya atas capaian opini WTP tahun ini.
