MatatTimor.com – Angka stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) terus meroket, menunjukkan indikasi kegagalan penanganan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), jumlah anak yang mengalami stunting di TTS meningkat dari 13.441 anak pada Agustus-September 2024 menjadi 13.488 anak pada Desember 2024. Lonjakan ini memicu gelombang kritik tajam dari DPRD TTS dan berbagai pihak yang menilai Pemda tidak serius menangani masalah ini.
Wakil Ketua DPRD TTS, Arsianus Nenobahan, menilai peningkatan angka stunting ini mencerminkan kegagalan kinerja Pemda. “Kami akan segera mengevaluasi kinerja pemerintah daerah melalui sidang paripurna. Persoalan ini adalah fenomena gunung es yang harus segera ditangani. Semua pihak, termasuk DPRD, Pemda, dan stakeholder lainnya, perlu duduk bersama mencari solusi konkret,” tegasnya dalam video pemberitaan pada TVRI NTT.
Menurut Nenobahan, Pemda perlu bertanggung jawab atas lemahnya implementasi program percepatan penurunan stunting. “Angka yang terus meningkat ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan belum efektif, dan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja,” tambahnya.
Ketua Komisi IV DPRD TTS, Relygius L. Usfunan, SH, juga melayangkan kritik keras terhadap pengelolaan anggaran penanganan stunting yang dinilainya tidak tepat sasaran. Dana besar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa, hingga dana CSR, justru tidak mampu menekan angka stunting.
“Sayangnya, penanganan stunting masih bersifat parsial, hanya fokus pada anak-anak yang sudah tercatat stunting. Sementara, pencegahan sejak awal, terutama untuk ibu hamil, belum menjadi prioritas. Ini harus diubah,” ujar politisi PKB TTS.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor. “Penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah. Semua pihak, mulai dari keluarga hingga stakeholder, harus terlibat aktif,” tambahnya.
Ketua Forum Pemerintah Pembangunan dan Demokrasi Timor, Dony Tanoen, turut mengkritik kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting di TTS. Ia menilai Pemda telah gagal menjalankan program yang menjadi prioritas nasional.
“Kami meminta Aparat Penegak Hukum untuk menyelidiki persoalan ini. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT harus mengaudit capaian kinerja, bukan hanya penggunaan dana,” tegas Dony.
Ia menyebutkan bahwa kegagalan ini tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga mencoreng komitmen nasional dalam menurunkan angka stunting.
Menanggapi kritik tersebut, Penjabat Bupati TTS, Seperius Edison Sipa, mengklaim bahwa Pemda sudah bekerja maksimal. “Kami sudah berusaha keras, tetapi faktanya angka stunting tetap meningkat. Oleh karena itu, kami meminta semua pihak ikut berperan aktif,” jelasnya saat dihubungi via telepon pada Jumat (3/1/2025).
Lonjakan angka stunting di TTS adalah alarm keras bagi pemerintah dan masyarakat. Dana besar yang tidak dikelola dengan baik, kurangnya fokus pada pencegahan dini, serta lemahnya koordinasi lintas sektor menjadi faktor utama kegagalan ini.
DPRD, masyarakat, dan berbagai elemen mendesak adanya evaluasi mendalam, pengawasan ketat, dan perbaikan strategi agar masalah ini tidak semakin memburuk. Kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk menjamin generasi TTS bebas dari ancaman stunting.
