ARTIKEL BERITA

STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT TIMOR (MASYARAKAT BELU)

STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT TIMOR (MASYARAKAT BELU)  

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari yang lain.

Gejala ini menimbulkan lapisan masyarakat (yang membedakan posisi seseorang/kelompok dalam kedudukan vertikal).

Menurut Pitrim A. Sorokin, sistem lapisan merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Mereka yang memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah banyak berkedudukan dalam lapisan atas dan sebaliknya. Kedudukan yang tinggi ini sifatnya kumulatif.

Stratifikasi berasal dari kata Stratification yang berasal dari kata stratum (jamaknya: strata yang berarti lapisan ). Social Stratification berarti sistem berlapis dalam masyarakat.

Sorokin menyatakan bahwa Social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas (kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah) secara bertingkat (hierarkis). Aristoteles mengatakan bahwa di dalam Negara terdapat 3 unsur di antaranya, kaya sekali, sedang, dan melarat yang ketiganya menggambarkan adanya lapisan dalam suatu masyarakat.   

Lapisan mulai ada sejak manusia kenal adanya kehidupan bersama dalam suatu organisasi sosial. Pada masyarakat yang taraf kebudayaan masih sederhana, lapisan mula-mula hanya terbatas pada perbedaan sex/ jenis kelamin, pemimpin dan dipimpin, serta pembedaan kekayaan dalam batas-batas tertentu. Sedangkan, pada masyarakat yang kompleks, semakin kompleks dan maju perkembangan teknologi suatu masyarakat, semakin kompleks pula sistem lapisan-lapisan di dalamnya.   

Bentuk-bentuk lapisan dalam masyarakat berbeda-beda dan banyak sekali. Lapisan tersebut tetap ada pada masyarakat kapitalis, demokratis dan komunis. Secara prinsipil bentuknya antara lain ekonomis, politis, dan jabatan. Misalnya,  politik jabatan dan ekonomi   menduduki posisi penting. Namun, tidak selalu berlaku, tergantung pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut.  

Adanya sistem lapisan terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu dengan alasan kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian keanggotaan kerabat sebagai kepala masyaakat, dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu. Ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama yang biasanya berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi-organisasi formal, seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik, angakatan bersenjata, dan kumpulan.  

Berikut stratifikasi sosial pada masyarakat Timor (Belu):   A. Klosan atau Ata (Kelas Hamba-Hamba)   Klosan atau ata merupakan lapisan atau kelas hamba-hamba setempat. Mereka adalah para tawanan perang tanding antar suku, dan juga mereka yang dijual oleh sukunya karena tidak melaksanakan kewajiban adat yang dibebankan kepadanya. Mereka seharusnya dihukum mati tetapi ditebus oleh seseorang yang berpunya.    

Hamba-hamba yang baru saja ditawan dari satu kemenangan perang biasanya diperlakukan secara kejam. Mereka dapat dihukum secara fisik atau dibunuh. Tetapi kalau mereka bertingkah laku baik, biasanya mereka akan mendapat perlakuan yang baik pula, dipercayai dan diperlakukan secara manusiawi dari tuan mereka.

Hamba-hamba adalah milik pribadi bukannya milik suatu suku. Biasanya mereka yang baik dan setia, khususnya anak-anak para hamba yang dilahirkan dalam suku itu mendapatkan perlakuan yang sama bahkan kadang-kadang lebih baik dari perlakuan yang diberikan kepada anggota-anggota uma.

Seringkali terjadi hubungan seks antara hamba-hamba setempat itu dengan tuannya, dan anak-anak yang lahir akibat hubungan itu pada umumnya mendapatkan perlakuan yang baik, bahkan kadang-kadang mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiaban yang sama seperti anggota-anggota uma lainnya. Sebenarnya semua hamba aslinya adalah tawanan politik atau orang hukuman perang, yang sekarang dipersiapkan untuk mendapatkan status sebagai anggota-anggota uma suku sebagai rumah mereka yang baru, guna memperkuat garis depan dari uma suku tuan-tuan mereka.    

Tetapi ketika masyarakat yang selama ini bersifat tertutup secara bertahap mulai mengenal segi-segi kehidupan ekonomi dan hubungan-hubungan sosial dengan masyarakat yang lebih luas, maka praktek perbudakan diarahkan ke arah tujuan perdagangan. Perdagangan budak di pulau Timur disemarakkan dengan datangnya Orang Barat.

Peperangan antar suku mendapatkan sebuah insentif baru untuk melakukan penculikan dan penjualan manusia dari suku-suku lain. Anggota-anggota uma fukunpun sangatlah bersemangat untuk mengambil tindakan terhadap anggota-anggota uma fukun tetangganya yang belum membayar seluruh utang-piutang atau kewajiban-kewajibann adat menurut adat-istiadat atau hukum adat yang berlaku. Dengan cara demikian maka banyak anak perempuan yang “dijual” (dinikahkan) atau terpaksa dinikahkan dan dialihkan statusnya ke uma suku laki-laki.

Biasanya karena alasan sistem adopsi atau kaba dalam hubungan ikatan fetosawa-umamane melalui perkawinan antar uma suku, maka situasi pemaksaan adapt semacam itu agaknya telah menimbulkan kemarahan dan balas dendam dari fukun-fukun lain yang sudah punya ikatan hubungan tetap.    

Dalam catatan-catatan Controleur H.J.Grijzen (dalam,Mededeelingen Omterent Beloe in Hidden Timor, 1904: Bab IV), dikatakan bahwa Resident Minister Ter Herbruggen (+ 1761) memburu dan menangkap Orang-Orang Timor untuk dijadikan budak-budak dengan menggunakan anjing pemburu. Penggunaan cara ini dapat dibandingkan dengan praktek penangkapan budak-budak Negro dulu. Resident Minister van Aste (1784-1789) membutuhkan 1000 budak untuk pemasaran.

Dalam permainan politik yang dilakukan oleh seorang Resident Minister dalam menciptakan siasat pertentangan antara suku-suku di Timor, yang paling berhasil adalah Resident Hazaert (1808-1833) yang memberikan insentif tambahan untuk setiap peperangan dan pemberontakan antara raja-raja Timor. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat terjadinya pertentangan antar suku-suku dan perdagangan budak Timor.    

Ini adalah fakta sejarah mengenai apa yang pernah ditafsirkan secara amat sinis oleh penulis-penulis Barat yang mengatakan bahwa penduduk pulau Timor adalah manusia buas, tidak berperadaban dan pemakan manusia…”anurackgenogen in die Bohlern der Felsen….immer in Waffern, immer in Kriege…. Menschenfrasser…” (dalam Algenemen archiv fur Ethnographie und Linguistik, 1806, yang dikutip dari laporan-laporan perjalanan dari Peron dan Freycinet).    

Setelah Belanda mendukung dan meningkatkan perdagangan budak di Pulau Timor selama bertahun-tahun lamanya, maka melalui politik Pax Neerlandica atau Pax Nederlandica (artinya, perdamaian di bawah Belanda), pemerintah Hindia-Belanda sendirilah yang menghentikan perdagangan budak-budak pada permulaan abad ke-Dua Puluh (XX) (Widyiosiswoyo, Supartono, 1992).  

B. Renu (Rakyat Jelata)   Renu berarti, orang kebanyakan atau rakyat jelata. Pada dasarnya mereka adalah anggota anggota suatu uma manaranyang merdeka. Ada dua jenis uma manaran yakni, 1). uma labisatau uma yang tergolong kerabat suku bangsawan; 2). uma usi atau uma golongan rakyat biasa. Anggota-anggota suku adalah mereka yang lahir di dalam sebuah fukun atau uma manaran dari orang tua yang adalah anggota uma manaran tersebut, atau mereka yang diadopsi dari fukun-fukun lain yang masih mempunya ikatan hubungan sebagai fetosawa-umamane, atau juga melalui upacara pengadopsian yang disebut, kaba.   

Upacara kaba dilakukan dengan pengurapan air sirih dan pinang yang dilaksanakan oleh kepala-kepala uma manaran yang terjalin hubungannya sebagai fetosawa-umamane. Selesai melantungkan doa-doa permohonan kepada arwah para leluhur, maka seorang anggota fukun yang baru diterima itu akan dipangku oleh kepala atau ketua uma manaransebagai tanda penerimaan.

Dia akan diurapi dengan air sirih-pinang pada dahinya dan pusarannya yang menandakan bahwa sejak waktu itu dia akan meninggalkan kampung lamanya dan berpindah ke kampung halaman yang baru dimana dia diadopsi.Upacara semacam ini sangatlah cocok pada waktu itu, ketika setiap suku masih mempunyai wilayah yang garis-garis batasnya masih sangat jelas.

BACA JUGA :   Model-Model & Metode-Metode Pembelajaran

Pada waktu sekarang ketika batas-batas wilayah itu secara praktis sudah kabur, malah di beberapa tempat dimana batas-batas wilayah itu sudah hilang sama sekali maka upacara semacam itu hanyalah sebuah upacara yang tidak bermakna sama sekali.  

Seorang asingpun yang walaupun tidak mempunyai ikatan hubungan fetosawa-umamane boleh mendapatkan asylum atau suwaka/perlindungan di dalam sebuah suku sebagai seorang pengungsi yang disebut, helin an; malah dia dapat pula diterima sebagai seorang anggota uma secara penuh melalui sebuah upacara sederhana dengan melantungkan doa-doa permohonan kepada arwah para leluhur disertai dengan pemberian persembahan yang disebut, kukun etun (perayaan arwah leluhur).

Mereka semuanya yang berstatus sebagai anggota suku  mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi dan diperlakukan sama dalam hukum adat. Semua kebutuhan rohaniah dan jasmaniah, entah dalam segi politik, ekonomi, sosial dan budaya, kesemuannya itu sangat diperhatikan di bawah pimpinan kepala suku yang dikenal sebagai, matas kawaik uma manaran. Mereka yang telah memperoleh kaba atau pengadopsian ke dalam lingkungan fukun maupun mereka yang mendapatkan perlindungan (asylum) pada fukun itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota-anggota fukun atau uma manaran yang telah menjadi anggota sejak lahir menurut status orang tuanya. Selanjutnya mengenai implikasi tentang pelaksanaan hak dan kewajiban antara saudara-saudara sekandung yang menjadi anggota suku lain dapat dijelaskan disebagai berikut..  

Misalnya, dalam suku atau fukun X ada tiga orang bersaudara kandung, A, B, C, dan suku Y terdapat juga tiga orang yang bersaudara kandung, D, E, F, maupun anggota yang lain yang diterima dalam perlindungan (swaka) atau helin an yang disebut G. Sekarang, D, E, dan F dari lapisan suku yang kedua tidak mempunyai hubungan darah dengan A, B, dan C, karena orang tua mereka telah diadopsi atau dipelihara dari fukun Z. Akibatnya, A dari suku X diadopsi ke dalam suku Y untuk menjadi anggota suku dari D, E, F dan G. Misalnya B dalam suku X mendapatkan sebuah kesulitan besar mengenai sebuah tuntutan perkara hukum menyangkut sebuah denda adat; lalu saudara kandugnya A, yang sekarang sudah berada dalam suku Y, tidak boleh memberikan atau mempunyai kewajiban apapun untuk membantunya.

A boleh merasahusar moras (secara harafiah, husar=pusaran; moras=sakit; secara simbolis, sakit hati), yang artinya, perasaan kasihan seorang saudara karena melihat saudaranya berada dalam kesulitan. Secara pribadi dia boleh secara sukarela memberikan bantuan yang disebut, harik kotuk sorin, yang artinya, berdiri di samping belakangnya. Mungkin dia boleh meminta bantuan dari kelompokalin maun (artinya, saudara-saudaranya). Sebaliknya, jika anggota-anggota sesuku A, yakni, D, E, F dan G terhimpit dalam sebuah perkara.

A mempunyai kewajiban yang positif atau tegas untuk membantu mereka.   Kepala fukun atau uma suku bertanggung jawab untuk semua anggota uma di bawah pimpinannya terlepas dari asal-usul mereka. Kewajiban-kewajiban dibagi secara adil kepada semua anggotafukun atau uma melalui sebuah upacara sederhana dengan cara memberikan kepada setiap anggota sejumlah biji jagung atau beberapa potong lidi dari daun kelapa atau gebang yang masing-masingnya menunjukkan sebuah tugas.

Anggota-anggota yang tidak hadir bebannya dikirim kepada mereka masing-masing. Seorang anggota yang tidak mampu menyelesaikan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya akan diberikan sanksi adat, misalnya pemecatan dari suku yang disebut, lelen. Dalam situasi semacam itu, anggota suku yang tidak dapat dipaksa dengan kekerasan untuk mendapatkan pertolongan atau kontribusi dari seorang saudarinya atau seorang keponakan perempuannya, atau karena khawatir bila semua kerabat perempuan tidak mampu membantunya maka dia boleh menjual seorang anaknya untuk menjadi hamba sebagaimana telah diuraikan di atas.  

Grijzen dalam tulisannya tentang Belu dan Steinmets tentang Timur Tengah Utara (TTU) menjelaskan bahwa kampung-kampung di pulau Timor pada umumnya terletak di atas bukit-bukit dan puncak-puncak dataran tinggi yang dikelilingi dengan tanaman-tanaman berduri dan batu-batu yang sulit dicapai dengan berjalan kaki. Kampung-kampung ini selanjutnya dipagari dengan batu-batu atau rumpun-rumpun bambu yang berduri atau tanaman kaktus.

Tujuannya ialah untuk menghindari peperangan yang sering terjadi antar kampung-kampung. Kampung-kampung itu disebut, leo ataukanua (ucap, k’nua) dalam lia tetun atau kuan dalam uab meto, yang merupakan wilayah pusat hunian suku.  

Jika situasi keamanan memungkinkan maka anggota sebuah uma suku dapat berpindah ke tempat lain yang berdekatan untuk mengerjakan kebun. Tempat dimana terletak kebun itu disebut, lo’o. Wilayah di sekitar kanua dan lo’o menjadi milik suku yang bersangkutan. Tanah yang telah diusahakan oleh salah satu anggota suku menjadi hak milik suku berdasarkan hak pendudukan/penempatan (right of occupancy).

Sementara itu, hubungan-hubungan fetosawa-umamane antar uma-uma manaranakan tetap berlangsung terus. Dengan demikian, lahan atau tanah yang sudah dikerjakan (Bah. Belanda, roofbouw) secara periodik atau sesering mungkin harus ditinggalkan untuk beberapa tahun lamanya supaya menjadi hutan kembali. Jika lahan yang semula telah menjadi hutan kembali, maka hak milik berdasarkan penempatan dapat beralih kembali secara adil kepada semua anggota kedua uma, fetosawa dan umamane.   

Dengan demikian lama kelamaan batas-batas tanah menjadi kabur dalam ingatan setiap orang hingga akhirnya dilupakan atau hilang sama sekali. Oleh karena itu, Grijzen mengatakan bahwa dalam mengerjakan sebuah kebun, setiap orang seharusnya bebas untuk mengerjakan sebidang tanah tanpa perlu mendapatkan isin dari seseorang.

Maksud atau keinginan untuk mengerjakan sebuah kebun pada lahan yang bebas atau masih kosong biasanya ditandai dengan menggantungkan daun-daun atau menempatkan beberapa ranting pohon sekitar lahan itu yang disebut, tara horak (secara harafiah, memberi tanda larangan). Jika orang lain ingin mengerjakan sebidang tanah yang sama maka perlu diadakan suatu pembahasan bersama mengenai keinginan tersebut.

Jika sesudah itu tidak tercapai suatu keputusan maka haruslah dibicarakan dengan kepala suku atau matas kawaik uma manaran/fukun.Di Belu hampir tidak terdengar adanya percecokan mengenai batas-batas tanah, terutama pada waktu dulu.  

Ada satu istilah khusus mengenai kepemilikan tanah, yakni rai nain  yang secara harafiah artinya pemilik tanah atau tuan tanah. Tuan tanah atau rai nain (rai=tanah; nain= pemilik) dalam pengertian ini mengacu kepada fukun atau suku yang telah mengusahakan sebidang tanah sebagai pemiliknya secara turun temurun. Istilah rai nain  dapat juga ditujukan kepada jin-jin atau roh-roh halus penunggu tempat-tempat yang dianggap keramat seperti, pohon-pohon besar, gunung-gunung, batu-batu besar,dll. menurut kepercayaan asli yang masih bersifat animisme-dinamisme.   Istilah rai oan (rai=tanah; oan=anak) artinya anak tanah atau penduduk asli. Grijzen mengemukakan bahwa jika seorang asal Tetun ditanya, “milik siapakah tanah seluas itu yang tidak diolah?” Dia akan menjawab secara samar-samar, “pemilik lahan atau tanah itu adalah Nai (raja) dan Dato (gelar untuk kepala suku),” karena merekalah yang mempunyai kewenangan penuh terhadap semua urusan rakyat termasuk hak untuk mengolah tanah.

BACA JUGA :   Herman Yohanes, Salah Satu Pahlawan Nasional dari NTT

Namun demikian di Belu ada banyak ceritera seputar kepemilikan tanah. Ada juga orang yang menamakan dirinya sebagai tuan tanah atau pemilik tanah karena leluhur mereka berasal dari tanah itu yang dikenal dengan istilah: Moris lake rai, tubu lake rai  ( secara harafiah, moris lake rai= hidup keluar dari dalam tanah; tubu lake rai= timbul dari dalam tanah)  artinya, kami telah hidup dan bertumbuh dewasa di tanah ini dan telah mengerjakan tanah ini sejak dulu kala.

Ada juga mereka yang mengajukkan tuntutan bahwa leluhur mereka telah turun dari langit di atas puncak gunung atau bukit-bukit (turu monu); dan ada juga yang mengatakan bahwa mereka berasal dari tempat lain (bada-dina). Berbagai tuntutan terhadap kepemilikan semacam ini memang mempunyai hak kepemilikan yang sah menurut hukum adat tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Pokok Agraria Republik Indonesia.  

Dengan semakin meningkatnya jumlah anggota-anggota uma-suku dan masuknya banyak pendatang baru dari luar Kabupaten Belu pada dewasa ini, maka masalah mengenai hak kepemilikan tanah semakin rumit dan kompleks. Seringkali terjadi pencaplokan tanah milik satu uma suku oleh anggota uma suku lainnya. Tanah yang telah dicaplok itu kerapkali diperjual-belikan oleh pencaploknya kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah.

Ada juga kejadian dimana anggota satu suku menjual tanah milik sukunya tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota-anggota uma suku lainnya. Situasi ini akan menjadi lebih kompleks lagi karena kadang-kadang Pemerintah Daerahpun mengabaikan hak-hak milik atas tanah suku sesuai hukum adat yang berlaku dan mengambil alih tanah milik suku-suku tertentu tanpa suatu imbalan dengan alasan tanah itu adalah milik negara dan akan digunakan untuk membangun prasarana atau sarana umum seperti jalan raya, perumahan instansi, gedung sekolah, dll. demi kepentingan umum. Namun dalam kenyataannya seringkali dimanfaatkan sebagai milik pribadi.

Untuk menghindari pertentangan atau konflik antara pemilik-pemilik tanah suku yang sah dengan mereka yang sama sekali tidak berhak atasnya sesuai hukum adat yang berlaku dan demikian pula antara para pemilik tanah baik tanah suku maupun perorangan dengan Pemerintah maka sebaiknya perlu lebih diefektifkan lagi berlakunya hukum agraria dengan menegaskan bukti hak milik atas tanah milik perorangan maupun suku-suku dengan sertifikat hak kepemilikan.          

C. Dasi   Setelah menelusuri perkembangan sebuah fukun dan hubungan antar uma suku atau uma manaran sebagai akibat dari hubungan fetosawa-umamanemaupun alin-maun (lihat penjelasan selanjutnya) maka kebutuhan akan sebuah koordinator atau pimpinan umum sangatlah dirasakan. Koordinasi pemerintahan ini dilakukan oleh seorang Nai atau bangsawan setempat yang harus berasal dari keturunan Dasi atau berdarah bangsawan. Nai adalah sebuah istilah sapaan kehomatan, sedangkan Dasi adalah nama untuk kelas yang berdarah bangsawan.   Seorang ahli hukum adat Indonesia yang berkebangsaan Belanda, B.Ter Haar, mengemukakan pendapatnya bahwa diri pribadi seorang raja itu sendiri bersama dengan segala perlengkapan kekuasaan dan perhiasan upacaranya yang merupakan sumber dari kekuatan magis, sebagai satu keharusan atau persyaratan mutlak yang menyangkut kepemimpiannya (B.Ter Haar, Adat Law in Indonesia, Bharatara, 1990).

Namun di Belu dan banyak tempat di pulau Timor, masalah mengenai kepribadian pemimpin merupakan tempat yang kedua. Jika di dalam sebuahfukun atau uma suku ada seorang kepala atau seorang yang tertua di antara yang lain yang sama posisinya, sama halnya juga dalam hubungan-hubungan antara suku ada seorang anggota fukun yang telah ditentukan sebagai yang tertua dari sesama lainnya (primus inter pares) maka seorang itu yang dinamakan fukun dasi yang berdarah bangsawan atau kelas bangsawan, dialah yang menjadi kepalanya dan diakui sebagai Dasi atau Nai.  

Dalam keputusan fukun tentang siapa yang akan memegang kekuasaan maka syarat-syarat yang harus dipertimbangkan bukan saja mengenai kelengkapan-kelengkapan dan perhiasan-perhiasan kebesaran yang dimiliki; persyaratan yang lebih penting ialah kewibawaan dan kedudukan fukunnya serta hubungan-hubungannya dengan semua uma-uma suku lainnya. Kekuasaan ini pada umumnya ditentukan oleh kedudukannya sebagai umamaneatau uma suku pemberi isteri. Semakin besar jumlah fetosawa (suku pengambil isteri) yang diaturnya maka semakin aman pula kedudukannya. Untuk memperkuat persyaratan-persyaratan tersebut di atas maka dirajutlah mitos-mitos untuk memberikan sifat keagungan bagi kepemimpinan fukun dasi, misalnya bahwa kepala suku itu adalah titisan dewata dari langit, dan sebagainya.

Keutamaan atau kebangsawanan kedudukan suku diterima sebagai sebuah warisan turunan hingga kebangsaan itu melemah dan jatuh karena sesuatu sebab.   Apabila persyaratan-persyaratan tentang kebangsawan tersebut di atas telah terpenuhi, barulah diselidiki kualifikasi untuk menjadi Loro atau Nai, antara lain persyaratan yang paling utama ialah bahwa calon itu haruslah berdarah bangsawan murni{dasi-ran) dalam artian bahwa dalam diri calon itu haruslah terkandung unsur-unsur warisan turunan murni. Dengan demikian maka persyaratan-persyaratan yang dituntut boleh dianggap sudah lengkap.

Dalam kenyataannya bahwa kemampuan sebagai salah satu persyaratan ditempatkan di urutan terakhir karena didasarkan pada pertimbangan bahwa seorang Loro atau Nai hanyalah seorang koordinator yang tidak memiliki banyak tanggungjawab aktif sebab segala sesuatunya sudah ditangani oleh pembantu-pembantunyanya.   Bila pada suatu saat, seorang suku bangsawan tidak mampu lagi mengajukkan seorang calon yang dapat diterima oleh rakyat dan tidak mampu lagi menjabat atau memerintah maka keadaan ini dikatakan bahwa garis keturunan bangsawan sudah berakhir.

Oleh karena itu masyarakat mengadakan musyawarah adat, mon metan, untuk mempertimbangkan calon-calon dari suku bangsawan lainnya. Apabila musyawarah adat dalam lembaga adat yang disebut, mon metan (artinya bermusyawarah secara terbuka untuk mencapai kesepakatan yang adil dan benar) pada akhirnya telah mencapai kata sepakat maka uma suku bangsawan yang bersangkutan haruslah diberitahukan tentang hasil musyawarah adat tersebut. Bila segala sesuatu yang menyangkut persiapan telah berjalan mulus maka rakyat seluruhnya akan mengumpulkan uang sebanyak mungkin sesuai dengan apa yang dituntut oleh suku bangsawan sebagai sumber pendelegasian kewenangan dari hasil musyawarah yang telah menyetujui pengadopsian atau “membeli putus” (artinya, mengalihkan status) Loro atau Nai yang baru bagi mereka.

Mendapatkan seorang raja dengan cara ini disebut faenatau hafoli yang artinya mengadopsi atau mengangkat. Selain daripada itu kecuali kedua istilah tersebut dibatasi penggunaannya hanya untuk faen atau hafoli dasi dan faen atau hafoli feto (arti harafiahnya, mengadopsi seorang raja dan mengambil seorang perempuan/ isteri). Untuk membeli barang-barang pada umumnya maka istilah yang digunakan ialah sosa. Kedudukan seorang perempuan yang “dibeli” melalui cara ini yakni dengan cara memperisterikannya merupakan sesuatu tindakan yang terhormat. Kedudukannya adalah uma nain atau nyonya rumah.

Demikianpun halnya seorang Nai yang “dibeli” untuk menjadi pemimpin atau penguasa dari kerajaan yang mengadopsinya. Raja yang “dibeli” ini diambil ke dalam suku bangsawan utama dan biasanya dinikahkan dengan salah seorang anggota suku itu.  

Grijzen mengatakan bahwa seorang bangsawan biasanya disapa dengan istilah Nai memang benar; tetapi mengenai apa yang dikatakannya bahwa untuk mengungkapkan rasa lebih hormat maka istilah-istilah yang digunakan adalah rai nain dan ata nain adalah suatu penjelasan yang keliru. Sebenarnya istilah Nai lulik (nai=raja dan lulik=suci) digunakan sebagai penyebutan terhadap “seorang pemimpin agama Katholik yang dipandang saleh” atau Imam (Pastor). Rai nain (rai=tanah dan nain=pemilik atau tuan) sebagaimana telah dijelaskan di atas ditujukan kepada roh halus penunggu pohon, batu besar atau tempat-tempat keramat. Ata nain(secara harafiah, ata= hamba dan nain=tuan; artinya, tuan dari hamba) adalah siapa saja yang memiliki hamba-hamba. Bila seseorang berbicara di depan seorang Nai maka untuk menyatakan rasa merendah mereka menyebutkan dirinya sebagai, itan ata, artinya “hambamu”.  

BACA JUGA :   Tangis di Senja

Penjelasan Grijzen bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara seorang bangsawan dengan seorang perempuan yang lebih rendah statusnya memperoleh gelar datotidaklah tepat. Dato adalah gelar untuk kekuasaan pemerintahan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa tidak ada kelas dalam diri dato-dato. Telah diakui bahwa dato adalah seorang pemimpin yang mendapatkan penghormatan dari rakyatnya dan juga mendapatkan keistimewaan-keistimewaan, tetapi dia tidak memiliki status sosial yang harus lebih tinggi daripada rakyatnya.

Dia tidak disapa dengan bahasa adat khusus seperti bahasa adat halus untuk tingkatan Dasi. Sebagaimana dalam bahasa Jawa yang mengenal tiga tingkatan bahasa yakni, ngoko, kromo dan kromo inggih, demikian juga dalam bahasa Tetun (Lia Tetun) ada tiga tingkatan bahasa yakni, lia sasokar atau bahasa adat halus atau bahasa santun dalam urusan-urusan adat atau pertemuan-pertemuan resmi; lia hakneter atau bahasa santun terhadap seorang dasi (raja) atau orang tua dan yang dituakan; lia dale atau bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat umum.

Kedudukan yang lebih rendah dari bangsawan sebagaimana yang dikemukakan oleh Grijzen memang telah memunculkan istilah dasi alin, (secara harafiah, bangsawan lebih muda atau bangsawan rendah) namun demikian orang yang bersangkutan haruslah tergolong dalam satu uma suku atau uma manaran tertentu dan dia tidak mungkin akan terpilih sebagai Nai secara otomatis.   N. Th. Overaher, controleur dari Belu, dalam memorinya pada tahun 1927, membedakan golongan dasi alin, dasi ran, dato danrenu. Istilah dasi ran diartikannya sebagai bangsawan asli yang belum mempunyai darah campuran dengan golongan yang lebih rendah; dasi alin merupakan sebuah keturunan yang kurang penting dari dasi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Mengenai golongan renu dan dato penjelasannya telah dijelaskan di atas. Penulis juga merasa perlu untuk mengemukakan pendapatnya tentang dasi ran dan dasi yang biasa, berdasarkan informasi yang pernah dikemukakan oleh seorang tokoh peradatan, ama Alfons Mau.  

Setiap fukun mempunyai hubungan-hubungan keterkaitan timbal balik dengan fukun-fukun lainnya, baik mereka yang punya hubungan sebagai fetosawa-umamane maupun  hubungan sebagaialin-maun. Hubungan-hubungan pada tingkat pertama yang terjadi antara fukun-fukun membentuk jaringan-jaringan hubungan yang tidak berkeputusan namun selalu ada satu uma suku utama yaknifukun dasi.

Di tempat lain pada waktu yang bersamaan terdapat juga hubungan-hubungan semacam itu di antara fukun-fukun yang sama. Hal ini mengakibatkan adanya banyak fukun bangsawan, baik pada masing-masing maupun seluruhnya terdapat satu yang terkemuka, yang berbeda dan terpisah secara genealogis, membentuk kelompok-kelompok keturunan yang sama. Mereka ini dapat di klasifikasikan dalam kategori sebagai bangsawan menengah.  

Dengan timbulnya banyak dasi atau bangsawan kelas menengah, yang semuanya mempunyai jalinan hubungan sebagaifetosawa-umamane antar setiap fukun, maka seharusnya ada koordinator-koordinator pada tingkatan yang lebih tinggi, yang dalam hal ini ditempati oleh mereka yang berdarah bangsawan murni (dasi ran).

Karena itu, penulis sependapat dengan ADM. Parera yang mengatakan bahwa dasi ran selayaknya mengacu kepada bangsawan tinggi dan bukan hanya yang berdarah biru asli semata. Setiap orang mulai dari dasi ran turun ke renu di uma-uma manaran mempunyai pertalian hubungan sebagai fetosawa-umamane yang berlangsung dalam bentuk dua lingkaran. Karena itu dapatlah dipahami bagaimana sulitnya untuk menghilangkan perasaan-perasaan sebagai turunan golongan bangsawan pada banyak kalangan masyarakat di pulau Timor. Hal ini bukannya saja bersumber dalam diri Nai atau raja saja tetapi juga muncul dalam masyarakat luas, karena mereka semuanya memiliki ikatan hubungan keturunan darah atau jalinan hubungan genealogis.  

Dalam sistem politik kekuasaan asli pada jaman dulu sebelum munculnya jaman pemerintahan Belanda, telah dikenal luas di seluruh pulau Timor dan pulau-pulau sekitarnya tentang kerajaan Fehalaran atau Manuaman Lakan yang berkedudukan di Natarmeli Bauho, sebuah tempat yang letaknya di antara wilayah KeNaian Dualasi-Lasiolat dan Halimodo-Takirin. Selain itu telah dikenal pula kerajaan Wesei-Wehali, wilayah kekuasaan di bawah keser Maromak Oan (Kaiser turunan Putera Dewata) yang berkedudukan di Laran, dataran rendah Belu Selatan. Di antara kedua kerajaan yang sangat kenamaan ini terdapat jalinan hubungan fetosawa-umamane karena putera raja Wesei dari Fehalaran telah mempersunting dan memperisterikan puteri raja dari Wehali sebuah kerajaan yang berkedudukan di Laran, Belu selatan. Hubungan sebagai fetosawa-umamane antara kerajaan Fehalaran dan Wesei-Wehali ini seringkali dilambangkan sebagai hubungan uma hae(artinya, uma fukun yang beratapkan rumput alang-alang atau hae manlain) dan uma tali (artinya, uma fukun yang beratapkan daun gebang). Hae manlain atau alang-alang (Imperata cylindrical Beauv L.} banyak terdapat di wilayah kerajaan Fehalaran sedangkan pohon gebang tersebar luas di dataran rendah Belu selatan, wilayah kekuasaan kerajaan Wehali dan Waiwiku.   Menurut H.J.Grijzen sebagaimana yang dikutip oleh Koentjarabinggrat (1986) bahwa tipe struktur sosio-politik kerajaan Fehalaran, yang juga dikenal sebagai Natarmeli Bauho, adalah sebuah replika dari sistem politik asli yang masih bisa dilihat hingga ke saat ini. Berdasarkan pendapat ini maka pembicaraan selanjutnya hanyalah difokuskan pada sebuah gambaran atau deskripsi ethnografis mengenai kerajaan Fehalaran atau Manuaman Lakan yang berpusat di Natarmeli Bauho sebagai sebuah tipe integral dari sistem politik tradisional yang sampai sekarang masih berfungsi dan berlaku dalam hukum adat dari masyarakat adat yang bersangkutan. Sebagian besar informasi mengenai kerajaan Fehalaran di bawah kekuasaan Loro Fehalaran dari jaman lampau yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini diperoleh dari informan tetap penulis yakni, ama Alfons Mau danama dato Moruk, yang dipandang sebagai tokoh peradatan dari keNaian Dualasi-Lasiolat. Selain daripada itu penulis juga sangat berutang budi kepada Bapak  Drs. Paul Y. Asa, ketua Yayasan Budaya Tetun, karena melalui karya-karya tulisnya penulis telah memperoleh banyak gambaran-gambaran ethnografis tentang genealogi (silsilah keturunan) para penguasa asli kerajaan Fehalaran, tentang tanah asal usul dan arus gelombang migrasi penduduk yang mendiami Kabupaten Belu pada dewasa ini, sistem politik kekuasaan asli dan catatan-catatan penting lainnya.    

TUGAS SOSIOLOGI DAN POLITIK DALAM EKONOMI OLEH EMILINDA MUTI BRIA  PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  UNIVERSITAS TIMOR KEFAMENANU 2018  

KOMENTAR ANDA

komentar

Tags
Baca Selengkapnya

Related Articles

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Nonaktifkan Javascript Anti Iklan Anda :)
%d bloggers like this: