MataTimor.com – TTS – Setelah hampir satu bulan bungkam, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Timor Tengah Selatan (TTS), Alberth D. I. Boimau, akhirnya buka suara terkait polemik seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sekretariat DPRD TTS. Nama Sekwan sebelumnya santer disebut-sebut dalam dugaan manipulasi data seleksi PPPK yang menjadi sorotan publik.
Saat ditemui awak media di ruang kerjanya pada Senin (3/3/2025), Alberth mengungkapkan bahwa dirinya berterima kasih atas sorotan media terhadap isu yang masih bergulir hingga kini. Ia juga menegaskan bahwa dari total tenaga non-ASN di Sekretariat DPRD, hanya dua orang yang lolos seleksi PPPK, sementara 44 lainnya masih berstatus tenaga kontrak non-ASN.
“Berkembangnya polemik ini menjadi bahan koreksi bagi kami di Sekretariat DPRD. Saat ini, tenaga non-ASN belum diangkat menjadi PPPK, kecuali dua orang yang memang lolos seleksi. Sementara 44 tenaga lainnya masih berkontrak dengan Sekretariat Dewan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Alberth mengungkapkan bahwa Inspektorat telah melakukan pemeriksaan khusus terkait persoalan ini. Hasil pemeriksaan tersebut akan ditindaklanjuti agar polemik yang terjadi bisa segera diselesaikan.
“Dinamika ini terus berkembang. Inspektorat telah melakukan pemeriksaan khusus, dan hasilnya sudah ada. Kami akan menindaklanjuti temuan tersebut agar bisa fokus kembali pada pekerjaan,” tambahnya.
Ia juga memastikan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat telah sampai ke pimpinan DPRD dan akan segera dibahas bersama.
“LHP dari Inspektorat sudah ada dan akan menjadi bahan diskusi dalam rapat bersama Komisi I dan BKPSDMD yang dijadwalkan besok, Selasa (4/3/2025). Dalam rapat ini, kami akan mendengar masukan serta pertimbangan dari pimpinan DPRD, dan hasilnya pasti akan disampaikan kepada publik,” tegas Alberth.
Namun, ia enggan memberikan pernyataan lebih jauh sebelum ada keputusan resmi dari pimpinan DPRD.
“Saya tidak ingin mendahului penjelasan pimpinan DPRD dan Komisi I agar tidak menimbulkan multitafsir di publik. Melalui pertemuan besok, diharapkan ada jawaban yang jelas terkait persoalan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD TTS, Mordekai Liu, membenarkan bahwa LHP dari Inspektorat telah diterima dan akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat bersama.
“LHP sudah ada, dan besok kami akan menggelar rapat bersama Komisi I, Sekwan, serta BKPSDMD untuk membahas persoalan ini,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Sebelumnya, dugaan manipulasi data dalam seleksi PPPK di Sekretariat DPRD TTS mencuat ke publik. Sejumlah nama tenaga outsourcing yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai tenaga non-ASN, tiba-tiba muncul dalam database setelah seleksi dibuka.
Alberth sendiri sebelumnya sempat menghindari komentar terkait isu ini. Dalam rapat klarifikasi dengan Komisi I DPRD TTS, beredar informasi bahwa ia menyebut dugaan manipulasi tersebut sebagai “bahasa media”, yang kemudian ia minta agar tidak dipublikasikan. Bahkan, ketika wartawan menghubunginya pada 13 Februari 2025, ia hanya memberikan jawaban singkat melalui pesan teks: “No comment.”
Kini, dengan adanya hasil pemeriksaan Inspektorat dan rencana rapat pembahasan bersama DPRD, publik menanti langkah konkret yang akan diambil dalam menyikapi polemik seleksi PPPK di Sekretariat DPRD TTS.
