Beranda OPINI Memperdebatkan Kecurangan Pemilu 2019 di MK

Memperdebatkan Kecurangan Pemilu 2019 di MK

0
MEMPERDEBATKAN KECURANGAN PEMILU 2019 DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Dr. Aksi Sinurat,SH.,M.H.
Dosen FH & PPs Ilmu Hukum Undana Kupang

Dengan adanya penolakan terhadap hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara nasional terhadap hasil perhitungan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019 oleh sejumlah pihak maka berakhir dengan akan memperdebatkan bukti-bukti kecurangan pemilu dan pilpres di MK. Para pemikir dalam ilmu hukum konstitusi telah siap untuk menggelar sidang dan akan memperdebatkan sejumlah alat bukti kecurangan Pemilu dan Pilpres 2019.  

Pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi Tanggal 24 Mei 2019 malam telah mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Selain menggugat hasil pemilu dari segi kuantitatif, yakni berdasarkan perolehan suara hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU, juga menggugat dari aspek kualitatifnya. Salah satu yang dimasukkan dalam gugatan aspek kualitatif adalah dugaan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri pada Pemilu 2019. Mereka menganggap kecurangan-kecurangan ini terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif (STM).

Gugatan terhadap aspek kualitas Pemilu dan Pilpres 2019


Para penggugat berpandangan bahwa pilpres merupakan pejabat negara terpenting dalam republik, maka makna pelanggaran STM harus diperluas dan tidak hanya untuk persoalan politik uang, namun berbagai abuse of power yang melanggar prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu, yang tentunya melanggar Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

Hal lain yang berkaitan dengan kualitas juga menyangkut ketidaknetralan polisi dan intelijen dalam Pemilu 2019. Contoh-contoh kasus, seperti pengakuan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut AKP Sulman Azis yang mengklaim diperintahkan atasannya Kapolres Garut untuk menggalang dukungan untuk paslon petahanan, Joko Widodo-Ma’ruf Amin di wilayah tersebut.

Argumentasi Prabowo-Sandi dalam laporannya ke MK, yakni ketidaknetralan Polri dan BIN secara langsung atau tidak langsung telah menjadi bagian dari ‘tim pemenangan’ Jokowi-Ma’ruf. Bagi Prabowo-Sandi, mereka tak hanya berkompetisi melawan Jokowi sebagai petahana, tetapi juga melawan Polri dan BIN yang dianggapnya berada di belakang barisan paslon nomor urut 01. Hal demikian melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil, dan merupakan pelanggaran dan kecurangan yang harus dinyatakan sistematis, terstruktur dan masif (STM), (laporan halaman 19).

Tak hanya aparat kepolisian, Gugat Prabowo-Sandi juga menyertakan dugaan kecurangan yang dilakukan ASN dan BUMN yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif (STM). Seperti mereka sertakan, dan kebanyakan pelanggaran ini dilakukan saat sebelum pencoblosan, 17 April 2019. Kasus-kasus seperti ini yang menjadi perhatian saat gugatannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang berwenang mengurusi perkara terkait dengan tahapan proses Pemilu, bukan ke MK yang ranah wewenangnya lebih kepada soal hasil Pemilu.

Secara singkat gugatan sengketa pilpres dan pemilu 2019 meliputi lima jenis kecurangan yakni penyalahgunaan anggaran belanja negara dan atau program kerja pemerintah, ketidaknetralan aparat negara (polisi dan intelijen), penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, serta diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum. Kelima jenis pelanggaran dan kecurangan ini semuanya bersifat terstruktur sistematis dan masif, dalam arti dilakukan oleh aparat secara struktural, terencana, dan mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia.

Kewenangan MK terbatas untuk hal sengketa Pemilu

Salah satu hal baru dalam dua kali pemilu terakhir di Indonesia adalah dalam hal disediakannya mekanisme gugatan keberatan terhadap hasil pemilu. Gugatan semacam ini tidak dikenal dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Secara konstitusional, mekanisme ini mendapat jaminan konstitusi UUD 1945 hasil perubahan ketiga, terutama dalam Pasal 24C ayat (1) yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, dan juga untuk menjamin prinsip keadilan (fairness) dalam pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dapat diketahui bahwa: pertama, munculnya keberadaan lembaga negara baru, yaitu MK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia; kedua, salah satu wewenang MK adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dengan demikian, MK dalam penyelenggaraan pemilu memiliki kedudukan strategis karena kewenangannya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, serta putusannya yang bersifat final, akan memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir pemilu.

Beberapa Macam Sengketa dalam Pemilu

Berbagai lembaga mengemukakan standar-standar pemilu demokratis. Salah satunya, International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, (2002,93-94) disingkat IDEA yang menyebut 15 unsur, yaitu: (1) menyusun kerangka hukum; (2) sistem pemilihan: (3) penetapan batas, membatasi atau menentukan batas-batas unit pemilihan: (4) hak untuk memilih dan dipilih; (5) badan manajemen pemilihan; (6) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih; (7) akses surat suara untuk partai politik dan kandidat; (8) kampanye pemilihan yang demokratis; (9) akses media dan kebebasan berekspresi; (10) mengkampanyekan keuangan dan pengeluaran; (11) pemungutan suara; (12) penghitungan dan tabulasi suara; (13) peran perwakilan partai dan kandidat; (14) pengamat pemilu; dan (15) kepatuhan dan penegakan hukum pemilu.

Berkaitan dengan unsur ke-15 di atas, sesuai standar internasional suatu kerangka hukum mestilah dengan ketentuan bahwa setiap pemilih, kandidat, dan partai politik memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada badan pengelola pemilu (KPU atau Bawaslu) atau pengadilan yang kompeten ketika suatu pelanggaran terhadap hak-hak pemilu diduga telah terjadi. Undang-undang harus mewajibkan KPU atau Bawaslu atau pengadilan yang tepat memberikan keputusan cepat untuk menghindari pihak yang dirugikan kehilangan hak pilihnya. Undang-undang harus memberikan hak naik banding ke tingkat lebih tinggi atau pengadilan yang lebih tinggi dengan wewenang untuk meninjau dan melaksanakan yurisdiksi akhir dalam masalah tersebut. Sukses pemilu tidak hanya ditentukan dari terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga penyelesaian sengketa yang terjadi. Masalah penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia mulai ramai dibahas khususnya sejak Pemilu 2004.

Sengketa atau perselisihan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) sengketa dalam proses pemilu (khususnya yang terjadi antar-peserta pemilu atau antarkandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilu; (2) sengketa atau perselisihan hasil pemilu, maka ketentuan UUD 1945, UU Pemilu, dan UU MK; wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilu berada di tangan MK; dan (3), yang tidak diatur di dalam UU, yakni sengketa peserta atau calon yang keberatan atas penetapan KPU atau KPUD. Sejumlah masalah terjadi dalam pemilu dan pilkada terjadi sebagai akibat kekurangan aturan main yang perlu diperbaiki pada masa mendatang. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah keputusan penyelenggara pemilu mengenai peserta pemilu dan kandidat presiden (serta kandidat kepala daerah). Gagalnya calon peserta pemilu serta bakal kandidat presiden dan kepala daerah akibat keputusan penyelenggara pemilu masih terus terjadi.

Diluar kekuasaan MK dalam memeriksa sengketa pemilu dan Pilpres

Kuasa hukum pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin, yakni Yusril Ihza Mahendra menyambut baik rencana Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggunakan hak mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau gugatan ke MK. Yusril juga menjelaskan bahwa hanya di dalam sengketa pilpres, itu tidak ada presentase seperti Pilkada. Sehingga dalam sengketa pilkada jumlah penduduknya misalnya 200 ribu maka dapat diprosentasikan menjadi 2 persen, namun untuk pilpres itu tidak berlaku.

Sehingga gugatan yang akan dilakukan BPN tetap memenuhi syarat-syarat formal sebuah permohonan perkara. Hanya saja, beban pembuktiannya ada pada pemohon yakni kubu 02. Jadi kalau ada 11 juta kecurangan, maka 11% harus dibuktikan di sidang MK. Artinya 17 juta kecurangan itu wajib dibuktikan sehingga pihak KPU dan Bawaslu bisa mendengar dan pihak kubu 01 yang ditetapkan KPU dapat mendengar seperti apa kecurangan itu sebab itulah prinsipnya hukumnya.

Harus disadari bahwa di MK tidak mengadili dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Sebab hal itu berada diranahnya kekuasaan Badan pengawas Pemilu (bawaslu). Tentu di MK hanya mengadili sengketa hasil, bukan masalah TSM. Dengan demikian, peluang kubu Prabowo-Sandi kecil atau besar bisa menang di MK. Sebab berperkara sengketa Pilkada saja sudah sulit atau berat, artinya hal itu tidak mudah. Terlebih, selisih angka antara Jokowi-Ma’ruf dengan Prabowo-Sandi hingga mencapai 17 juta suara, hal ini pasti tidak mudah untuk membuktikannya. Tapi sebagai warga negara tentu harus menghargai proses hukum dan pihak penggugat.

KOMENTAR ANDA

0 komentar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini