MataTimor.com – TTS – Komisi IV DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) terus melakukan kunjungan kerja ke dinas-dinas mitra mereka untuk memastikan program kegiatan berjalan optimal, terutama terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Ketua Komisi IV DPRD TTS, Relygius L. Usfunan, S.H., kepada Matatimor.com di ruang kerja Komisi IV menjelaskan, pengelolaan PAD harus berbasis kajian yang matang dan proporsional. Hal ini bertujuan agar target PAD yang dibebankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa tercapai tanpa membebani sektor tertentu secara berlebihan.
Relygius menyoroti tantangan dalam meningkatkan PAD dari sektor kesehatan, terutama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Dinas Kesehatan.
“Kalau PAD dari rumah sakit tinggi, itu justru menunjukkan peningkatan jumlah masyarakat yang sakit. Maka, untuk sektor ini, kita tidak bisa memaksakan target PAD terlalu besar. Ada juga regulasi terkait dana kapitasi yang kini masuk kategori dana transfer, bukan lagi PAD,” jelas Relygius.
Meski demikian, ada potensi yang dapat dimaksimalkan, seperti pendapatan dari parkir rumah sakit. Namun, hal ini memerlukan pengelolaan dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). “Kita akan dorong Dispenda untuk pengadaan portal parkir agar pendapatan dari parkiran bisa direalisasikan,” tambahnya.
Untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Komisi IV mencatat rendahnya tingkat penyerapan anggaran setiap tahun. Sebagai langkah inovatif, Komisi IV menganggarkan dana sebesar Rp 400 juta untuk pengadaan videotron yang dapat digunakan untuk iklan serta mendukung program literasi dan numerasi.
Selain itu, Komisi IV mendorong pengembangan e-book yang memungkinkan masyarakat membaca buku melalui aplikasi. “Jika dikelola dengan baik, aplikasi e-book ini juga berpotensi menjadi sumber PAD,” ujar Relygius.
Pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Komisi IV menekankan perlunya penambahan fasilitas seperti tenda dan kursi untuk mendukung operasional serta meningkatkan potensi PAD. Selain itu, pemasangan portal parkir juga diusulkan untuk menambah pendapatan dari sektor parkiran.
“Kita juga akan mengevaluasi efektivitasnya saat perubahan anggaran nanti. Jika tidak efektif, kita akan cari solusi lain untuk memastikan target PAD tercapai,” tegas Relygius.
Relygius menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kajian yang matang sebelum menetapkan target PAD kepada dinas-dinas mitra.
“Kami minta target PAD ditetapkan secara proporsional, bukan asal menarik angka tanpa kajian. Kalau hanya sekadar menetapkan tanpa memperhatikan potensi, justru kita bisa kehilangan peluang besar,” pungkasnya.
Dengan dorongan yang diberikan Komisi IV, diharapkan dinas-dinas mitra dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola potensi PAD. Hal ini penting untuk mendukung pembangunan di Kabupaten TTS secara berkelanjutan.
