MataTimor.com – TTS – Bencana longsor yang melanda Desa Kuatae, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), telah mengguncang kehidupan ratusan warga. Di tengah situasi yang memprihatinkan ini, Anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi Golkar, Dr. Inche D. P. Sayuna, S.H., M.Hum., M.Kn., menegaskan bahwa negara harus hadir dengan langkah-langkah nyata untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat terdampak.
“Keadaan yang dialami warga Kuatae adalah keprihatinan kita bersama. Di tengah kondisi fiskal yang kurang baik, bencana terus terjadi dan menimpa masyarakat kita. Namun, dalam kondisi apa pun, negara tidak boleh abai. Pemerintah harus hadir dengan solusi konkret, bukan hanya sekadar respons sementara,” ujar Inche dalam pernyataannya melalui pesan WhatsApp kepada MataTimor.com, Sabtu (22/3/2025).
Inche Sayuna mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten TTS yang telah melakukan evakuasi warga terdampak sebagai langkah awal. Namun, ia menegaskan bahwa upaya penyelamatan tidak boleh setengah-setengah.
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai ada yang tertinggal atau luput dari perhatian. Semua daerah terdampak harus memiliki posko pengungsian yang layak, dengan fasilitas khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil atau menyusui, serta lansia,” tegas politisi asal Kabupaten TTS itu.
Baca Juga : Puluhan Warga Dievakuasi ke GOR Nekmese Soe Akibat Longsor di Desa Kuatae
Selain itu, ia juga mendesak pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan bahwa warga yang masih bertahan di rumah akibat dampak bencana tetap mendapatkan bantuan dan jaminan keamanan.
Sebagai legislator yang lama mengawal kepentingan rakyat, Inche Sayuna menekankan bahwa mitigasi dan penanganan bencana harus dilakukan secara maksimal. Ia mendorong pemerintah daerah untuk segera memperkuat analisis kebencanaan guna mengantisipasi potensi longsor yang lebih besar di masa depan.
“Pemda Kabupaten harus segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi agar bantuan cepat tersalurkan ke wilayah yang mengalami dampak terparah. Bantuan untuk kebutuhan dasar warga tidak boleh tertunda. Semua stakeholder harus bergerak cepat, jangan sampai birokrasi menghambat respons darurat ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa dengan cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi hingga bulan April, pemerintah daerah harus bersiap menghadapi kemungkinan bencana lanjutan.
Selain menyoroti peran pemerintah, Inche Sayuna juga mengingatkan masyarakat agar mendukung dan mematuhi arahan pemerintah dalam proses penyelamatan dan evakuasi.
“Warga harus bersedia diatur oleh pemerintah. Tidak boleh ada yang melawan atau menghalangi upaya penyelamatan. Ini demi keselamatan bersama,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, Inche Sayuna berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan penanganan bencana agar lebih sistematis dan efektif. Ia berharap pemerintah tidak hanya cepat dalam merespons, tetapi juga memperkuat strategi jangka panjang guna mengurangi risiko bencana di masa depan.
“Bencana ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama, bukan hanya dalam penanganan darurat, tetapi juga dalam membangun ketahanan wilayah terhadap bencana yang akan datang,” pungkasnya.
menutup pernyataannya, srikandi Golkar itu juga menjelaskan, mengingat topografi TTS yang rawan longsor, Inche Sayuna mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius dalam mengurangi risiko bencana tanah longsor melalui berbagai langkah mitigasi.
menurutnya, mitigasi dapat dilakukan dengan mengurangi volume material longsor, baik dengan rekayasa teknis maupun pengalihan material ke lokasi yang lebih aman. Menerapkan rekayasa vegetasi (bioengineering) dengan menanam tanaman yang mampu menahan tanah agar lebih stabil. Membangun infrastruktur pengendali longsor, seperti cek dam dan alat peringatan dini yang mudah dipahami masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan mengajarkan mereka mengenali tanda-tanda awal tanah longsor, seperti munculnya retakan di tanah, pohon yang miring, serta perubahan pada struktur bangunan dan tiang listrik.
