MataTimor.com – TTS – Komisi IV DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mengungkapkan sejumlah persoalan mendesak di sektor pendidikan setelah melakukan kunjungan ke beberapa sekolah. Fokus utama mereka adalah peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa, kehadiran guru, serta kondisi fisik sekolah yang memprihatinkan.
Ketua Komisi IV DPRD TTS, Relygius L. Usfunan, SH, bersama Sekretaris Komisi Albinus O. Kase, S.Sos, M.AB, serta anggota lainnya, Oktovina Lado, SH, Yulius Nenobais, S.Pd, Agripa Bako, S.Kom, dan Melkianus R. Nenometa, S.Pd, M.AP, menyampaikan hasil kunjungan mereka di ruang Komisi IV DPRD TTS, Rabu (8/1/25).
“Hari ini, Komisi IV DPRD TTS mendatangi sejumlah sekolah. Yang pertama adalah SMP Negeri Liman. Banyak hal yang kami temui, sehingga kami menyimpulkan bahwa guru-guru kelas dan guru-guru mata pelajaran harus lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). Berdasarkan penelusuran kami, banyak siswa yang belum lancar membaca dan memahami teks,” jelas Relygius Usfunan, yang akrab disapa Egy.
Egy menegaskan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa tidak boleh diabaikan. Menurutnya, pendampingan harus dilakukan secara intensif hingga siswa dapat lancar membaca dan memahami teks.
“Literasi dan numerasi tidak bisa dianggap sepele. Pendampingan harus dikencangkan dan dikawal, sampai siswa benar-benar lancar membaca dan memahami apa yang mereka baca,” ujarnya.
Dalam kunjungannya ke SMP Negeri Liman, Komisi IV menemukan kasus seorang guru berstatus PNS bernama Untun Banamtuan, S.Pd, yang tidak pernah hadir mengajar selama enam bulan, dari Juli hingga Desember 2024, namun tetap menerima gaji.
“Kami meminta pemerintah, melalui BKPSDM dan Dinas Pendidikan, untuk mengevaluasi kasus ini. Jika terbukti bersalah, sanksi tegas harus diberikan. Jika perlu diberhentikan, maka berhentikan saja,” tegas Egy.
Egy juga menyampaikan bahwa kepala sekolah SMP Negeri Liman telah beberapa kali menyurati Dinas Pendidikan dan Bupati terkait masalah ini, namun tidak mendapatkan tanggapan.
Saat mengunjungi SD GMIT Haumenbaki, Komisi IV menemukan masalah yang serupa. Banyak guru yang tidak disiplin dalam kehadiran, sementara siswa kelas enam yang akan mengikuti ujian masih belum mampu mengeja dengan baik.
“Hal yang paling mendesak di SD GMIT Haumenbaki adalah meningkatkan disiplin guru. Kami menyarankan mereka untuk melakukan kunjungan rumah kepada siswa, tetapi guru-guru harus menjadi contoh terlebih dahulu,” ujar Egy.
Kondisi lebih memprihatinkan ditemukan di SMP PGRI Haumenbaki, di mana bangunan sekolah telah roboh, sehingga kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak dapat berlangsung. Komisi IV mengaku tidak mendapat informasi pasti terkait relokasi siswa atau tindak lanjut dari pihak sekolah.
“Kami sedang mencari tahu siapa Ketua PGRI setempat untuk melakukan koordinasi lebih lanjut,” jelas Egy.
Komisi IV DPRD TTS menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kepala sekolah, dan guru untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemukan.
“Kami berharap hasil kunjungan ini dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah agar segera mengambil langkah perbaikan. Pendidikan adalah fondasi pembangunan, sehingga literasi, numerasi, disiplin guru, dan infrastruktur sekolah harus menjadi prioritas,” pungkas Egy.
