SoE – MataTimor.com ][ Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menyampaikan sejumlah kritik tajam dan catatan serius terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang diajukan Pemerintah Daerah.
Dalam sidang paripurna masa sidang III tahun 2025, Fraksi Demokrat menilai terdapat sejumlah kejanggalan dan ketidakefektifan dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya adalah turunnya realisasi pendapatan daerah yang tidak dibarengi dengan analisis penyebab yang jelas dan terukur.
“Pemerintah Daerah tidak menguraikan secara terbuka hambatan dan kendala menurunnya pendapatan, sehingga bisa berujung pada analisis yang keliru,” tegas Fraksi Demokrat dalam pemandangan umumnya yang dibacakan oleh ketua Fraksi Demokrat, Chandra Fera Susianto, SE pada Selasa 15 Juli 2025
Fraksi Demokrat juga menyoroti realisasi pendapatan tahun 2024 hanya mencapai Rp1,48 triliun dari target Rp1,56 triliun. Penurunan ini, menurut Demokrat, disebabkan oleh tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pusat, serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, pemerintah dianggap tidak transparan menjelaskan hambatan-hambatan tersebut.
Selain itu, Fraksi Demokrat menyoroti adanya defisit anggaran sebesar Rp80,14 miliar, tetapi secara bersamaan muncul Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan nilai yang nyaris sama, yakni Rp80,15 miliar. Hal ini dinilai membingungkan dan perlu dijelaskan secara rinci.
Tak hanya itu, Fraksi Demokrat juga mempertanyakan kenapa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) hanya terealisasi sekitar 25,72% padahal tahun 2024 kabupaten TTS dilanda bencana banjir, longsor, dan wabah rabies.
“Mengapa dana BTT tidak dimaksimalkan untuk penanganan kebencanaan? Apa kendala teknisnya?” tanya Fraksi Demokrat dalam dokumen resmi mereka.
Catatan penting lainnya yang disorot adalah proyek-proyek fisik yang belum rampung seperti pembangunan Puskesmas Prototype Bati, Pasar Oinlasi, hingga Bank Pakan di Batu Putih dan Amanuban Selatan yang menurut hasil temuan Pansus belum memberikan manfaat nyata.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga mengecam keras adanya oknum yang mencatut nama Bupati dan Wakil Bupati untuk urusan proyek dan promosi jabatan. Fraksi meminta kepala daerah tegas menertibkan perilaku seperti ini.
Tak hanya itu, kinerja ASN juga mendapat sorotan tajam. Banyak ASN dinilai lalai terhadap tugas, tidak disiplin, dan menyalahgunakan fasilitas negara.
“Masih banyak ASN berkeliaran di luar kantor tanpa tugas jelas, bermain game saat jam kerja, dan menunda pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam satu hari,” ungkap Fraksi Demokrat.
Usulan Pembangunan dan Saran Strategis
Fraksi Demokrat menyarankan pemerintah agar,
Segera membayar utang pihak ketiga dari tahun sebelumnya.
Membangun sumur bor di Ayotoen, Desa Taupi, Kecamatan Kuanfatu.
Membangun gedung SMP di Desa Pana, Kecamatan Kolbano untuk mempermudah akses pendidikan.
Mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
Mempercepat penyusunan dokumen RPJMD sesuai ketentuan Permendagri No. 86 Tahun 2017.
“Pemerintah daerah harus lebih efisien, produktif, dan peka terhadap kondisi rakyat yang masih dililit kemiskinan, rendahnya etos kerja, serta tingginya angka stunting,” tegas Fraksi Demokrat.
Meski penuh kritik, Fraksi Demokrat tetap berharap dokumen pertanggungjawaban APBD 2024 dapat dibahas lebih lanjut di tingkat alat kelengkapan DPRD secara objektif dan membangun.
