MataTimor.com – TTS – Wacana pemekaran wilayah Timor Tengah Selatan (TTS), khususnya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Amanatun, kembali mengemuka dan mendapatkan angin segar dari Senayan. Tiga anggota DPR RI lintas fraksi secara tegas menyatakan dukungan mereka terhadap inisiatif ini, memperkuat harapan masyarakat yang selama lebih dari 15 tahun memperjuangkan pemekaran wilayah.
Ketiga politisi tersebut adalah Esthon L. Foenay dari Fraksi Gerindra, Usman Husin dari Fraksi PKB, dan Gavriel Novanto dari Fraksi Golkar. Dukungan mereka menjadi sorotan penting di tengah terus berjalannya aspirasi pemekaran Amanatun dari Kabupaten TTS, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Esthon L. Foenay, anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan pemerintahan dan bermitra langsung dengan Kementerian Dalam Negeri, menyatakan telah menerima aspirasi dari masyarakat dan sejumlah mahasiswa terkait pemekaran Amanatun.
“Saya dengar ada aspirasi dari masyarakat, ikut bersama beberapa mahasiswa dan politisi untuk membentuk sejumlah DOB yang mekar dari TTS sebagai kabupaten induk. Saya sepakat dan siap memperjuangkan aspirasi tersebut,” tegas Esthon.
Dengan pengalaman dan posisinya di komisi yang strategis, Esthon mengaku siap memfasilitasi proses pengajuan pemekaran ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk melalui jalur formal di Kemendagri. Ia menilai bahwa pembentukan DOB Amanatun adalah langkah logis, mengingat TTS saat ini memiliki 32 kecamatan dan 266 desa/kelurahan, dengan delapan kecamatan dan sekitar 60 desa telah menyatakan kesiapan untuk bergabung dalam kabupaten baru tersebut.
Tak hanya itu, Politisi dari PKB, Usman Husin, yang juga berasal dari Daerah Pemilihan NTT II, menyampaikan dukungannya saat melakukan kunjungan kerja (reses) di Kabupaten TTS. Ia menyebutkan bahwa permintaan pemekaran selalu menjadi topik utama dalam dialog dengan masyarakat.
“Jumlah penduduk TTS yang lebih dari 400 ribu jiwa serta cakupan wilayah yang begitu luas menjadi alasan utama. Ini bukan hanya tentang pemekaran administratif, tapi soal efektivitas pelayanan dan pemerataan pembangunan,” kata Usman.
Menurutnya, sumber daya manusia di TTS sudah cukup memadai untuk mengelola kabupaten baru. Ia bahkan menyoroti banyaknya akademisi dari wilayah tersebut yang kini telah mencapai gelar doktor dan guru besar. “Ini bukti bahwa TTS punya kapasitas untuk berkembang lebih jauh sebagai daerah otonomi baru,” tambahnya.
Usman juga menyatakan kesiapan dirinya untuk memfasilitasi pembentukan dua DOB dari TTS, termasuk Amanatun, sembari terus mendorong konsensus politik di parlemen pusat.
Dukungan segar juga datang dari politisi muda Partai Golkar, Gavriel Novanto, yang menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan pemekaran Amanatun di DPR RI. Dalam wawancaranya dengan media pada Jumat, 11 April 2025, Gavriel menyebutkan bahwa isu moratorium DOB yang telah lama diberlakukan kemungkinan besar akan kembali dibahas oleh DPR dalam waktu dekat.
“Kita dari Partai Golkar akan menyuarakan bahwa ini harus diprioritaskan supaya segera dibahas di DPR. Saya akan dorong ini sebagai agenda nasional,” ujar Gavriel.
Sebagai representasi generasi muda politik, Gavriel melihat DOB Amanatun sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat pelayanan publik. Ia meyakini bahwa tantangan regulasi seperti moratorium dapat diatasi melalui komitmen lintas fraksi.
“Kita akan lihat mekanisme di DPR, tapi saya pribadi mendukung penuh. Saya akan menyuarakan ini kepada teman-teman fraksi lain agar semua bersatu mendukung DOB Amanatun,” lanjutnya.
Dukungan dari tiga anggota DPR RI ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Amanatun yang selama lebih dari satu dekade memperjuangkan otonomi daerahnya sendiri. Kekuatan politik di pusat kini mulai berpihak, dan ini menjadi sinyal bahwa amanat rakyat dari wilayah selatan TTS ini semakin dekat untuk terwujud.
Meskipun tantangan regulasi masih membayangi, terutama soal moratorium DOB secara nasional, namun dengan dorongan yang kuat dan komitmen dari lintas fraksi, DOB Amanatun kini memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke dalam daftar prioritas nasional.
Pemekaran Amanatun bukan sekadar tentang wilayah baru. Ia adalah simbol dari harapan, pemerataan, dan keinginan masyarakat untuk hadir lebih dekat dengan pemerintahan yang melayani.
