MataTimor.com – TTS – Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Eduard Markus Lioe, S.IP., SH., MH., secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2026 tingkat kecamatan secara daring. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini menjadi momentum strategis dalam menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa Musrenbang RKPD tingkat kecamatan merupakan bagian krusial dari mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Forum ini menjadi ruang untuk merumuskan program prioritas dengan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, serta gabungan top-down dan bottom-up.
“Musrenbang ini bukan sekadar prosedur tahapan perencanaan tahunan, tetapi merupakan wadah perencanaan terpadu yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan,” ujar Bupati Eduard Markus Lioe.
Bupati menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD tingkat kecamatan memiliki tiga tujuan utama:
1. Menyusun rencana kerja pemerintah kabupaten dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan serta kebijakan penganggaran dari berbagai sumber pendanaan, seperti APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan sumber lainnya.
2. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional dengan rencana kegiatan pemerintah daerah.
3. Menjadi wadah konsultasi publik bagi pemangku kepentingan untuk menyusun rekomendasi kebijakan, terutama dalam menangani isu kemiskinan, stunting, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Perencanaan Musrenbang RKPD 2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten TTS 2025-2026.
Dalam forum ini, delapan isu strategis utama menjadi fokus pembahasan:
1. Pengurangan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem.
2. Penurunan angka stunting guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Pengendalian inflasi daerah untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
4. Penguatan ketahanan pangan guna meningkatkan kemandirian ekonomi.
5. Peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan sebagai pilar utama pembangunan manusia.
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas komoditas unggulan daerah agar memiliki daya saing tinggi.
7. Pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi berbasis lingkungan dan kebencanaan untuk pembangunan berkelanjutan.
8. Reformasi birokrasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
Selain itu, Bupati juga menekankan enam misi utama pembangunan Kabupaten TTS ke depan, antara lain pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, optimalisasi potensi daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tata kelola pemerintahan yang transparan, serta pengentasan kemiskinan dan stunting.
“Pembangunan harus terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk berpikir arif dan bijaksana dalam merumuskan prioritas pembangunan,” tegas Bupati.
Sebagai penutup, ia mengajak semua elemen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dengan mengutamakan kepentingan bersama.
sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten TTS, Johanis Benu, S.E., M.Si., dalam wawancaranya menegaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang kali ini dilakukan secara daring untuk menyesuaikan dengan kebijakan rasionalisasi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.
“Sebelumnya, Musrenbang dilakukan secara tatap muka selama satu bulan dengan anggaran lebih dari Rp2,5 miliar. Dengan pelaksanaan daring, kami hanya mengalokasikan sekitar Rp20 juta, yang jauh lebih hemat,” jelas Johanis Benu.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan daring telah diterapkan selama enam tahun berturut-turut, dan setiap tahun, lebih dari 1.000 usulan diterima dari berbagai kecamatan melalui musyawarah desa dan kecamatan sebelum akhirnya difilter untuk menentukan prioritas.
Meskipun masih terdapat tantangan dalam akses internet di beberapa desa, Pemkab TTS telah bekerja sama dengan PLN dan Telkomsel untuk menyediakan fasilitas jaringan di titik-titik utama.
“Dunia digital memaksa kita untuk beradaptasi. Meskipun ada kendala, kami terus melakukan evaluasi agar semua usulan dapat terakomodasi,” tambahnya.
Johanis juga menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan, termasuk camat dan perwakilan masyarakat, telah diundang dalam forum ini untuk memastikan partisipasi yang luas dalam penyusunan rencana pembangunan.
Musrenbang RKPD 2026 di Kabupaten TTS tidak hanya menjadi forum perencanaan tahunan, tetapi juga langkah nyata menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang dan keterlibatan semua pihak, diharapkan pembangunan daerah dapat lebih efektif dalam menjawab tantangan utama seperti kemiskinan, stunting, dan pembangunan infrastruktur.
Bupati Eduard Markus Lioe pun menutup forum ini dengan seruan optimisme, “Mari kita bekerja bersama untuk membangun TTS yang lebih maju dan sejahtera. Setiap usulan yang disampaikan harus berorientasi pada dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.”
