MataTimor.com – TTS – Ketua DPRD Provinsi NTT, Ir. Emilia Nomleni, didampingi Ketua DPRD TTS, Mordekai Liu, serta Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD TTS, Daniel Liu, melakukan kunjungan kerja ke Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS, pada Kamis, 20 Maret 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda reses DPRD Provinsi NTT dalam masa persidangan kedua tahun 2024–2025.
Namun, di luar agenda utama reses, kunjungan ini turut menyoroti dampak banjir yang menimpa Linamnutu. Informasi yang diterima menyebutkan bahwa 12 kepala keluarga terdampak langsung akibat luapan Sungai Noelmina yang terus mengikis lahan warga. Emilia Nomleni menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa hanya ditangani dengan pemasangan bronjong semata, tetapi membutuhkan langkah yang lebih komprehensif, seperti normalisasi sungai.
Sejak awal, jarak antara sungai dan jalan di Linamnutu mencapai lebih dari 100 meter. Namun, erosi sungai telah menyebabkan penyempitan lahan, mengancam pemukiman dan lahan pertanian masyarakat. Emilia menyoroti bahwa persoalan ini bukan hanya terjadi di Linamnutu, tetapi di banyak wilayah lain di NTT. Sayangnya, keterbatasan anggaran, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, menjadi kendala utama dalam melakukan normalisasi sungai.
“Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan bronjong untuk menahan abrasi sungai. Sedimen yang menumpuk harus dikelola agar aliran sungai kembali ke jalurnya semula. Ini tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya para petani,” ujar Emilia yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT
Ia juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang masih belum stabil. Infrastruktur di seluruh Indonesia, termasuk di NTT, berada dalam kondisi “nol” karena masih bergantung pada APBD. Namun, kepastian pendapatan daerah pun masih menjadi tantangan, sehingga sangat sulit untuk merencanakan anggaran yang memadai.
“Pemerintah daerah harus berpikir kreatif dalam mencari solusi, termasuk dengan mengajukan bantuan ke pemerintah pusat. Kita berharap ada intervensi dari pusat untuk menangani persoalan ini, terutama karena sawah adalah sumber utama penghidupan warga Linamnutu,” tambahnya.
Lebih lanjut Emilia yang sering dijuluki Mama Berambut Putih itu menekankan bahwa saat ini sudah banyak infrastruktur yang membutuhkan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk perbaikan mendesak. Namun, jumlahnya sangat terbatas. Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah pusat dapat melihat kondisi ini dan mengalokasikan anggaran yang memadai.
Selain masalah banjir, kondisi jalan dan jembatan di Linamnutu juga menjadi perhatian. Ia mengungkapkan bahwa saat berangkat ke lokasi, jalan masih bisa dilewati. Namun, ketika kembali, akses jalan sudah terputus akibat luapan air sungai.
“Kita bersyukur karena anggaran sebesar Rp1,2 miliar untuk pembangunan jembatan gantung di Kali Noemeto, Linamnutu, telah disiapkan dan tinggal dieksekusi oleh pemerintah kabupaten. Ini merupakan langkah positif yang harus terus didorong agar infrastruktur dasar masyarakat dapat segera diperbaiki,” jelasnya.
Sebagai penutup, Emilia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi dalam menangani permasalahan infrastruktur dan bencana. DPRD, kata dia, akan terus menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah eksekutif agar solusi yang diambil dapat tepat sasaran.
“Ini baru satu desa, masih banyak daerah lain di TTS yang menghadapi permasalahan serupa. Kita berharap semua pihak dapat bersinergi untuk mengatasi krisis ini sebelum dampaknya semakin meluas,” tutupnya.
