MataTimor.com – TTS – Ketua Forum Pemerhati Demokrasi Timor (FPDT), Doni Tanoen, mendesak DPRD TTS, khususnya Komisi 4 dan Komisi 1, untuk segera memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK). Langkah ini dinilai penting guna memverifikasi kembali seluruh proses dan peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap 1 yang hingga kini masih menuai polemik.
Menurut Doni, gejolak yang terjadi dalam proses seleksi P3K tahap 1 ini membutuhkan pengawasan yang lebih luas. Ia mengkritik DPRD, khususnya Komisi 4, yang selama ini dinilai hanya fokus pada isu pendidikan. Doni meminta agar DPRD juga melakukan pemantauan terhadap seleksi P3K di instansi lain, seperti Puskesmas, dinas, badan, dan bagian-bagian lain di lingkungan pemerintahan.
“Komisi 4 hanya menyoroti seleksi P3K di bidang pendidikan, sementara sektor lain seperti Puskesmas dan dinas-dinas lain belum mendapat perhatian serius. Proses seleksi harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam regulasi, seperti pengalaman kerja minimal dua tahun atau empat semester. Semua ini harus diverifikasi ulang agar prosesnya transparan,” tegas Doni.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pemerataan perhatian dalam seleksi P3K agar tidak terjadi ketimpangan. Hingga saat ini, menurut Doni, belum ada kejelasan terkait bagaimana proses seleksi di sektor selain pendidikan, seperti dinas kesehatan atau instansi pemerintahan lainnya.
“Dalam beberapa minggu terakhir, kita melihat seleksi P3K ini hanya disoroti di bidang pendidikan. Bagaimana dengan sektor lain seperti Puskesmas, badan, dan bagian-bagian lainnya? Hal ini yang perlu disortir kembali agar semua transparan,” tambahnya.
Doni berharap DPRD TTS segera bertindak dengan memanggil pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan memastikan proses seleksi P3K tahap 1 berjalan sesuai aturan yang berlaku.
