Menurutnya, kontribusi BNPB dan CSR bukan bagian dari anggaran pemerintah, sehingga ia tetap menganggap program ini sebagai inisiatif mandiri. Kamlasi juga menekankan bahwa meski pihak lain terlibat, inisiatif awal hingga sebagian besar pembangunan tetap didasarkan pada inisiatif pribadi dan bukan dari pemerintah.
Selama debat, kandidat gubernur Melki Laka Lena menyatakan bahwa program pompa hidram tersebut sepenuhnya merupakan inisiatif pemerintah pusat. Namun, Kamlasi tidak menanggapi langsung pernyataan tersebut. Menurutnya, pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana kebijakan publik yang akan diambil oleh pasangan calon lain untuk mengatasi masalah kekurangan air di NTT, bukan dari mana sumber dana untuk program tersebut.
“Apa kebijakan publik yang mereka tawarkan untuk mengatasi kekurangan air masyarakat? Itu yang perlu dijawab,” pungkas Kamlasi, menyerahkan penilaian kepada publik.
Dengan isu ini, program 320 titik pompa hidram menjadi salah satu sorotan utama dalam kontestasi pilgub NTT, menunjukkan perbedaan antara inisiatif pribadi yang didorong Simon Petrus Kamlasi dan kontribusi pemerintah dalam menangani krisis air bersih di NTT.
